Ratusan buruh di Semarang kembali berdemontrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. (Foto: Medcom.id/Mustholih)
Ratusan buruh di Semarang kembali berdemontrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. (Foto: Medcom.id/Mustholih)

Buruh di Semarang Kembali Aksi Tolak UU Omnibus Law

Nasional unjukrasa buruh Omnibus Law
Mustholih • 12 Oktober 2020 17:24
Semarang: Ratusan buruh di Semarang, Jawa Tengah, kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka mengecam DPR dan pemerintah pusat yang terkesan memaksakan diri mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19.
 
"Kami mengecam dan menuntut Pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. Kami meminta Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang melindungi buruh," kata salah satu demonstran, Heru Budi Utoyo, di Semarang, Senin, 12 Oktober 2020.
 
Menurut Heru, di masa pandemi covid-19, DPR dan pemerintah telah menciptakan keresahan terhadap para buruh dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Dia menegaskan regulasi tersebut mengorbankan perlindungan dan kesejahteraan buruh dengan dalih menarik investasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari awal UU Cipta Kerja ditolak keberadaannya oleh para buruh Indonesia," ujarnya.
 
Aksi menolak UU Cipta Kerja kembali digelar di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi berlangsung pada pukul 14.00 hingga 15.00 WIB, dan berakhir damai.
 
Baca juga:Perusak Bus Polres Batu saat Aksi Tolak UU Ciptaker Jadi Tersangka
 
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menemui buruh mengapresiasi aksi menolak UU Cipta Kerja bisa berjalan tertib.
 
"Inilah demo buruh yang sangat tertib,” kata Ganjar.
 
Ganjar mengaku siap mendampingi buruh di Jateng menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menegaskan sudah menghubungi tiga menteri untuk menyampaikan tuntutan para buruh.
 
"Saya tahu perasaan panjenengan saat terjadi keramaian ini. Enggak usah disuruh-suruh, saya langsung telepon menteri dan menyampaikan aspirasi panjenengan semua," jelas Ganjar.
 
Menurut Ganjar, penolakan UU Omnibus Law lantaran buruh masih kebingungan atas isi materi yang ada dalam regulasi tersebut. "Saya mendorong Pemerintah Pusat segera memberikan draf salinan undang-undang."

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif