Palembang: Sebanyak 395 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatra Selatan tidak lagi aktif. Rata-rata, BUMDes yang berhenti beroperasi lantaran tidak ada kepengurusan dan kesulitan dari sisi permodalan.
“395 dari 2.463 BUMDes sudah tidak aktif lagi di Sumsel,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurut Yusnin, selain kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan permodalan, kendala pengelolaan BUMDes juga datang dari lemahnya komitmen pemerintah desa, pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim, dan rendahnya dukungan pembinaan dari pemerintah daerah setempat.
Apalagi, kata dia, mayoritas SDM yang mengelola BUMDes didominasi tamatan SMA dengan jumlah 6.259 orang dan lulusan SMP sebanyak 760 orang.
“Sementara untuk S1 jumlahnya 767 orang dan S2 hanya 12 orang. Jadi untuk tingkat pendidikan pengurus BUMDes memang masih rendah," ujarnya.
Yusnin mengatakan prihatin dengan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Padahal, pemberian modal ke BUMDes dari dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Misalnya pada 2015, angka penyetoran modal ke BUMDes mencapai Rp70,4 juta. Tahun berikutnya meningkat hingga Rp2,62 miliar. Lalu pada 2017, jumlahnya kembali naik menjadi Rp75,83 miliar, dan 2018 Rp93,88 miliar.
"Dengan berkembangnya BUMDes juga akan mengurangi angka pengangguran di desa," ungkapnya.
Yusnin menambahkan, Pemprov Sumsel bakal menerbitkan Pergub tentang pembinaan dan pengawasan BUMDes dan melakukan penataan kembali manajemen dan organisasi BUMDes.
“Kami juga akan memfasilitasi pembangunan jaringan kemitraan BUMDes dengan swasta," pungkasnya.
Palembang: Sebanyak 395 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatra Selatan tidak lagi aktif. Rata-rata, BUMDes yang berhenti beroperasi lantaran tidak ada kepengurusan dan kesulitan dari sisi permodalan.
“395 dari 2.463 BUMDes sudah tidak aktif lagi di Sumsel,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurut Yusnin, selain kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan permodalan, kendala pengelolaan BUMDes juga datang dari lemahnya komitmen pemerintah desa, pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim, dan rendahnya dukungan pembinaan dari pemerintah daerah setempat.
Apalagi, kata dia, mayoritas SDM yang mengelola BUMDes didominasi tamatan SMA dengan jumlah 6.259 orang dan lulusan SMP sebanyak 760 orang.
“Sementara untuk S1 jumlahnya 767 orang dan S2 hanya 12 orang. Jadi untuk tingkat pendidikan pengurus BUMDes memang masih rendah," ujarnya.
Yusnin mengatakan prihatin dengan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Padahal, pemberian modal ke BUMDes dari dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Misalnya pada 2015, angka penyetoran modal ke BUMDes mencapai Rp70,4 juta. Tahun berikutnya meningkat hingga Rp2,62 miliar. Lalu pada 2017, jumlahnya kembali naik menjadi Rp75,83 miliar, dan 2018 Rp93,88 miliar.
"Dengan berkembangnya BUMDes juga akan mengurangi angka pengangguran di desa," ungkapnya.
Yusnin menambahkan, Pemprov Sumsel bakal menerbitkan Pergub tentang pembinaan dan pengawasan BUMDes dan melakukan penataan kembali manajemen dan organisasi BUMDes.
“Kami juga akan memfasilitasi pembangunan jaringan kemitraan BUMDes dengan swasta," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
