Bekasi: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran Rp6.937.930.000 untuk perjalanan dinas ke luar negeri tahun ini.
Anggaran itu telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Baru wacana karena belum disetujui Mendagri," kata Anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, kepada Medcom.id, Kamis, 29 September 2022.
Ibnu tidak merinci alasan DPRD Kota Bekasi mengajukan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri itu. Selain itu dia juga tidak menjawab ketika ditanya negara mana yang akan dituju rombongan DPRD Kota Bekasi.
Namun menurutnya kunjungan kerja tersebut baru sebatas wacana karena masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Biarpun sudah ada dalam program kerja DPRD kalau menurut saya itu hanya baru wacana karena masih panjang prosesnya," jelasnya.
Dia menyadari saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk merealisasikan program DPRD Kota Bekasi tersebut. "Situasi kurang pas, baru covid-19 tambah lagi BBM baru naik," ujarnya.
Bekasi: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD)
Kota Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran Rp6.937.930.000 untuk
perjalanan dinas ke luar negeri tahun ini.
Anggaran itu telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Baru wacana karena belum disetujui Mendagri," kata Anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, kepada
Medcom.id, Kamis, 29 September 2022.
Ibnu tidak merinci alasan DPRD Kota Bekasi mengajukan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri itu. Selain itu dia juga tidak menjawab ketika ditanya negara mana yang akan dituju rombongan DPRD Kota Bekasi.
Namun menurutnya kunjungan kerja tersebut baru sebatas wacana karena masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Biarpun sudah ada dalam program kerja DPRD kalau menurut saya itu hanya baru wacana karena masih panjang prosesnya," jelasnya.
Dia menyadari saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk merealisasikan program DPRD Kota Bekasi tersebut. "Situasi kurang pas, baru covid-19 tambah lagi BBM baru naik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
