Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan, masih menunggu verifikasi data warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp600 ribu. Verifikasi tengah dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel.
"Masih dibahas, menunggu verifikasi data dari dinas sosial," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Tangsel, Wawang Kusdaya, Senin, 12 September 2022.
Wawang menerangkan, pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk disalurkan ke warga Tangsel, yang berhak.
Dengan kuota mencapai sebanyak 26 ribu lebih warga penerima BLT BBM. Rinciannya, 7.000 data penerima dari Pemkot Tangsel, 4.061 data provinsi Banten, dan 15 ribu dari pemerintah pusat.
"Nantinya, penyaluran dana BLT dikirim melalui Bank BJB atau kantor pos. Tidak melalui rekening tapi dikirim tunai berdasarkan NIK," kata dia.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi.
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan, masih menunggu verifikasi data warga penerima
bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp600 ribu. Verifikasi tengah dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel.
"Masih dibahas, menunggu verifikasi data dari dinas sosial," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Tangsel, Wawang Kusdaya, Senin, 12 September 2022.
Wawang menerangkan, pihaknya telah mengalokasikan
dana sebesar Rp3 miliar untuk disalurkan ke warga Tangsel, yang berhak.
Dengan kuota mencapai sebanyak 26 ribu lebih warga penerima BLT BBM. Rinciannya, 7.000 data penerima dari Pemkot Tangsel, 4.061 data provinsi Banten, dan 15 ribu dari pemerintah pusat.
"Nantinya, penyaluran dana BLT dikirim melalui Bank BJB atau kantor pos. Tidak melalui rekening tapi dikirim tunai berdasarkan NIK," kata dia.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos)
bagi masyarakat.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
