Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara 'Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total' di Hotel Lumire, Jakarta pada Selasa, 8 Januari 2019. Istimewa
Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara 'Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total' di Hotel Lumire, Jakarta pada Selasa, 8 Januari 2019. Istimewa

Kepatuhan KTR Klungkung Tertinggi di Bali

Nasional rokok perda rokok
09 Januari 2019 15:31
Jakarta: Pemerintah Kabupaten Klungkung mengkalim tingkat kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok di daerah itu merupakan tertinggi dibandingkan dengan delapan daerah lainnya di Bali. Penerapan kawasan tanpa rokok untuk mendukung Undang-undang dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

"Padahal, Klungkung adalah daerah yang terakhir memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok," kata Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara 'Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total' di Hotel Lumire, Jakarta pada Selasa, 8 Januari 2019. 

Suwirta mengatakan tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum yang ada di Klungkung, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, terminal bus dan pelabuhan, mencapai 100 persen. Sedangkan tingkat kepatuhan yang paling rendah adalah hotel dan pasar tradisional yang hanya mencapai 50 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Kami di Klungkung sama sekali tidak menyiapkan tempat untuk merokok. Itu merupakan komitmen kami untuk menerapkan kawasan tanpa rokok," tuturnya.  Suwirta mengatakan kepala daerah harus memiliki komitmen untuk menyosialisasikan, melaksanakan, mengawasi dan menegakkan aturan tentang kawasan tanpa rokok.

Dengan latar belakang sebagai wirausaha, Suwirta mengatakan lebih banyak menggunakan cara-cara pendekatan wirausaha yang tidak birokratis dalam menegakkan aturan kawasan tanpa rokok.

"Klungkung sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut belajar dari aturan yang diterapkan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat," jelasnya.

Suwirta menjadi salah satu narasumber dalam diskusi kelompok terfokus bersama bupati dan walikota yang diadakan Indonesia Institute for Social Development (IISD) bekerja sama dengan Aliansi Bupati-Wali kota Indonesia Peduli KTR. 

Acara diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Social Development (IISD) yang bertujuan untuk menyikapi kebijakan peraturan tingkat daerah dan nasional tentang kawasan tanpa rokok total yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012.



(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi