Pengolahan Limbah B3 Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Menjaga Lingkungan

Tangerang: Masih banyak dunia industri di Tangerang yang kurang memiliki pemahaman dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Akibatnya beberapa industri dijatuhi sanksi hukum karena pencemaran lingkungan dengan membuang limbah B3 sembarangan. Ancaman denda yang diterapkan hingga belasan miliar, dan berpotensi dicabutnya izin usaha dari industri tersebut seperti yang dialami salah satu perusahaan peleburan logam di Banten.  Beratnya sanksi tidak serta merta membuat takut kalangan industri untuk tidak mengabaikan ketentuan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan benar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 2021. Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 oleh Asosiasi Praktisi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (APK3L) Tangerang Raya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten dan Perusahaan pengolah Limbah B3, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Dalam kesempatan tersebut Ketua APK3L Tangerang Raya, Nurheryanti menegaskan, rendahnya pemahaman kalangan industri di Tangerang ini disebabkan beberapa faktor di antaranya pertama kurangnya sosialisasi regulasi seperti PP 22 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Kedua kenakalan kalangan industri demi mendapatkan keuntungan dan mengabaikan tanggung jawab lingkungan, serta terakhir kecenderungan memilih jalan pintas tanpa mau repot dengan pengolahan limbahnya. "Tadi kita dengar masih tinggi rapot merahnya di Tangerang ini, termasuk di seluruh Banten. Tapi saya melihat ada optimisme perbaikan. Antusiasme dunia industri dari hari ke hari makin bagus dalam hal pengelolaan limbah B3. Tiga kali kita bikin sosialisasi seperti ini, jumlah pesertanya meningkat terus," ungkap Yanti. Dalam kesempatan yang sama, Mafaz Setiawan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menjelaskan, regulasi dan sanksi tegas dalam hal kewajiban pengelolaan limbah B3 oleh dunia industri. "Kewajiban perusahaan penghasil limbah B3 adalah mengelola limbahnya dengan baik. Namun jika tidak memungkinkan dapat menggandeng pihak ketiga yang memiliki kemampuan mengolah limbah B3 dengan baik dan memiliki izin resmi dari KLHK," terangnya. Sementara itu, Muhammad Yusuf Firdaus, Senior Technical Engineer and Support Manager PPLI, menegaskan soal ancaman bahaya limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik. "Banyak kasus mematikan di Indonesia maupun di luar negeri yang disebabkan pencemaran limbah B3," tegasnya. Yusuf menjelaskan perhatian serius pemerintah untuk dunia industri sudah dilakukan sejak 1994 dengan menginisiasi berdirinya PT PPLI, industri pengolahan limbah B3 yang pertama di Indonesia. "Saat itu Presiden Soeharto melakukan kajian ke Eropa, Jepang dan Amerika sebelum memutuskan membuat perusahaan pengelolaan limbah guna mendukung pertumbuhan industri di tanah air," jelasnya. Dikatakannya, sejak 1994 guna meminimalisir limbah B3 yang terserap bumi, perusahaan yang sahamnya 95 persen dikuasai perusahaan pengolah limbah asal Jepang DOWA Ecosystem Co. Ltd. tersebut sudah menerapkan ekonomi sirkular. "Limbah yang diolah diupayakan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan industri selanjutnya," imbuh Yusuf. Selain menerapkan ekonomi sirkular, PPLI juga aktif membantu pemerintah mengurangi dampak pencemaran limbah B3 di lapangan. "Beberapa kali pencemaran akibat tumpahan limbah, seringkali PPLI dilibatkan membantu membersihkan. Bahkan atas inisiatif manajemen, PPLI juga aktif menginisiasi kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya menahan pencemaran logam berat di kawasan pesisir. Salah satunya kita lakukan di Balikpapan," ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut Yusuf juga menginformasikan rencana PPLI bersama NGO pemerhati lingkungan Indonesia CARE melakukan kegiatan penanaman bibit pohon hutan untuk program Pelestarian Hutan Karbon di kawasan Banten sebagai upaya membantu menurunkan dampak efek rumah kaca akibat perkembangan dunia industri yang kian pesat di Indonesia. "Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada September mendatang," ungkapnya.