Makassar: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memastikan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri akan cair 100% sebelum 9 Juli 2024.
Tito Karnavian mengatakan, jika pada waktu yang telah ditentukan anggaran pilkada untuk semua penyelenggara belum turun, pihaknya akan melakukan pengecekan ke daerah-daerah.
"Kita akan turunkan tim ke daerah itu. Masalahnya apa? Memang gak ada uang atau uangnya ketahan," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia menegaskan, jika ditemukan ada anggaran sengaja ditahan oleh pemerintah daerah, pihaknya akan turun langsung meminta agar segera dicairkan.
"Kita akan paksa untuk segera cairkan kepada KPU, Bawaslu, ataupun lainnya," ujar dia.
Begitu pula jika memang tidak memiliki anggaran, Kemendagri akan mencarikan solusinya. Tito bakal meminta Kementerian Keuangan untuk mengirimkan dana hak daerah agar anggaran pilkada bisa segera dicairkan.
"Tiap bulannya itu dikirimkan dipercepat beberapa bulan ke depan," jelas dia.
Khusus di Sulawesi Selatan, sejauh ini baru Pemerintah Kabupaten Maros, yang telah mencairkan dana pengawasan pilkada kepada Bawaslu Maros hingga 100 persen. Selebihnya masih belum ada yang mencapai itu.
Makassar: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memastikan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk
KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri akan cair 100% sebelum 9 Juli 2024.
Tito Karnavian mengatakan, jika pada waktu yang telah ditentukan anggaran pilkada untuk semua penyelenggara belum turun, pihaknya akan melakukan pengecekan ke daerah-daerah.
"Kita akan turunkan tim ke daerah itu. Masalahnya apa? Memang
gak ada uang atau uangnya ketahan," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia menegaskan, jika ditemukan ada anggaran sengaja ditahan oleh pemerintah daerah, pihaknya akan turun langsung meminta agar segera dicairkan.
"Kita akan paksa untuk segera cairkan kepada KPU, Bawaslu, ataupun lainnya," ujar dia.
Begitu pula jika memang tidak memiliki anggaran, Kemendagri akan mencarikan solusinya. Tito bakal meminta Kementerian Keuangan untuk mengirimkan dana hak daerah agar anggaran pilkada bisa segera dicairkan.
"Tiap bulannya itu dikirimkan dipercepat
beberapa bulan ke depan," jelas dia.
Khusus di Sulawesi Selatan, sejauh ini baru Pemerintah Kabupaten Maros, yang telah mencairkan dana pengawasan pilkada kepada Bawaslu Maros hingga 100 persen. Selebihnya masih belum ada yang mencapai itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
