Tangerang: Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspira) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan pajak hiburan 40-75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasalnya, kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan pelaku usaha.
"Saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau batalkan kenaikan pajak 40-75%, karena sangat memberatkan Industri pariwisata di sektor hiburan," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspira) Kota Tangsel, Yono Hartono, Jumat, 19 Januari 2024.
Yono menuturkan, sebelum diimplementasikan undang-undang yang dibuat pada 2022 itu, seharusnya dapat diakomodasi dan disosialisasikan degan pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi.
"Kami tidak anti-kenaikan pajak, jika kenaikannya 1-2% tidak masalah. Tapi jika 40-75% sangat memberatkan pelaku usaha," katanya.
"3 tahun kami vakum tidak bisa berusaha dihantam covid-19, dan saat ini kami baru mulai bernapas akan dinaikan pajak sebesar itu, pasti akan sangat memberatkan usaha hiburan. Sangat mematikan," sambung dia.
Yono berharap, pemerintah dan stakeholder terkait bisa membahas kenaikan pajak hiburan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar skema kenaikannya tidak memberatkan pelaku usaha, karena penerapan pajak hiburan merupakan wewenang pemerintah daerah.
"Harus ada sosialisasi, solusi, komunikasi dan Pemda mempunyai wewenang untuk tidak menaikan pajak hiburan," jelasnya.
Tangerang: Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspira) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan pajak hiburan 40-75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasalnya, kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan pelaku usaha.
"Saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau batalkan kenaikan pajak 40-75%, karena sangat memberatkan Industri pariwisata di sektor hiburan," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspira) Kota Tangsel, Yono Hartono, Jumat, 19 Januari 2024.
Yono menuturkan, sebelum diimplementasikan undang-undang yang dibuat pada 2022 itu, seharusnya dapat diakomodasi dan disosialisasikan degan pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi.
"Kami tidak anti-kenaikan pajak, jika kenaikannya 1-2% tidak masalah. Tapi jika 40-75% sangat memberatkan pelaku usaha," katanya.
"3 tahun kami vakum tidak bisa berusaha dihantam covid-19, dan saat ini kami baru mulai bernapas akan dinaikan pajak sebesar itu, pasti akan sangat memberatkan usaha hiburan. Sangat mematikan," sambung dia.
Yono berharap, pemerintah dan stakeholder terkait bisa membahas kenaikan pajak hiburan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar skema kenaikannya tidak memberatkan pelaku usaha, karena penerapan pajak hiburan merupakan
wewenang pemerintah daerah.
"Harus ada sosialisasi, solusi, komunikasi dan Pemda mempunyai wewenang untuk tidak menaikan pajak hiburan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
