Jepara: Angka anak putus sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih cukup tinggi tinggi. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Jepara mengawal anggaran pendidikan. Itu supaya alokasi anggaran pendidikan yang dianggarakan pemerintah daerah jelas peruntukannya.
“Yang bisa dilakukan fraksi NasDem memastikan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, anggaran dikawal, supaya alokasi anggaran jelas,” ujar Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie saat berkunjung ke Jepara, Selasa, 7 November 2023.
Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Jepara juga diminta untuk mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan sektor pendidikan. Serta mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Komitmen perintah daerah yang harus didorong dan didukung. Teman-teman di fraksi NasDem untuk memastikan kemudian anggarannya ada,” kata Rerie.
Politikus Partai NasDem yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Nur Hidayat, mengatakan untuk tahun 2024 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari Rp800 miliar atau sebanyak 21 persen dari APBD.
“Setiap tahun kami memberikan rekomendasi segela permasalahan yang ada di Jepara. Tinggal kami mendorong pihak eksekutif untuk bisa mengeksekusi permasalahan tersebut berdasarkan skala prioritas,” ujar Nur Hidayat.
Alokasi anggaran pendidikan sebesar lebih dari Rp800 miliar paling banyak terserap untuk belanja rutin. Yaitu untuk membayar gaji guru. Sebab jumlah guru di Kota Ukir cukup banyak.
“Ditambah lagi saat ini pemerintah daerah diberi amanah mengelola guru-guru P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tapi anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru juga harus diprioritaskan,” tandas Nur Hidayat.
Jepara: Angka anak putus sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih cukup tinggi tinggi. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI,
Lestari Moerdijat, meminta Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Jepara mengawal anggaran pendidikan. Itu supaya alokasi anggaran pendidikan yang dianggarakan pemerintah daerah jelas peruntukannya.
“Yang bisa dilakukan fraksi NasDem memastikan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, anggaran dikawal, supaya alokasi anggaran jelas,” ujar Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie saat berkunjung ke
Jepara, Selasa, 7 November 2023.
Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Jepara juga diminta untuk mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan sektor pendidikan. Serta mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Komitmen perintah daerah yang harus didorong dan didukung. Teman-teman di fraksi NasDem untuk memastikan kemudian anggarannya ada,” kata Rerie.
Politikus Partai NasDem yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Nur Hidayat, mengatakan untuk tahun 2024 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari Rp800 miliar atau sebanyak 21 persen dari APBD.
“Setiap tahun kami memberikan rekomendasi segela permasalahan yang ada di Jepara. Tinggal kami mendorong pihak eksekutif untuk bisa mengeksekusi permasalahan tersebut berdasarkan skala prioritas,” ujar Nur Hidayat.
Alokasi anggaran pendidikan sebesar lebih dari Rp800 miliar paling banyak terserap untuk belanja rutin. Yaitu untuk membayar gaji guru. Sebab jumlah guru di Kota Ukir cukup banyak.
“Ditambah lagi saat ini pemerintah daerah diberi amanah mengelola guru-guru P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tapi anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru juga harus diprioritaskan,” tandas Nur Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
