?Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri).
?Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri).

Sumsel Jadi Pilot Project Whistleblower System dari KPK

Nasional kpk korupsi pemerintah daerah Herman Deru
Gonti Hadi Wibowo • 05 November 2020 07:42
Jakarta: Provinsi Sumsel ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pilot project Whistleblower Syster (WBS) atau sistem pengungkap fakta. Hal itu ditandai dengan penandatangan naskah perjanjian kerja sama KPK dengan Pemprov Sumsel, dalam upaya pemberantasan korupsi. 
 
"Dengan sistem WBS ini pengaduan oleh masyarakat bisa langsung link ke KPK. Ini baru pertama di Indonesia di mana Sumsel sebagai pilot project," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 4 November 2020.
 
Dia menilai, kerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi patut diapresiasi. Terlebih Sumsel dipercaya KPK sebagai pilot project dalam penerapan WBS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Herman menerangkan, pihaknya segera menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan meneruskan ke pemerintah kota/kabupaten di Sumsel. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi bisa menutupi pengelolaan jalannya pemerintahan.
 
"Kami juga bangga ini pemerintah daerah yang pertama melakukan kerjasama dengan KPK RI. Mudahan-mudahan ini dapat diikuti minimal di kabupaten dan kota di Sumsel dan syukur-syukur provinsi lainnya di Indonesia," tukasnya.
 
Baca: Sumsel Terima Penghargaan Raih WTP Lima Kali Berturut-turut
 
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengapresiasi Pemprov Sumsel sebagai provinsi pertama yang siap menerapkan WBS. Sehingga bisa mempercepat pencegahan tindak pidana korupsi di Sumsel.
 
"Alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel yang berkenan dan bersedia menerapkan WBS dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan," kata Firli.
 
Firli menjelaskan, KPK bukan hannya menindak kejahatan yang merugikan negara, tapi juga merugikan perekonomian. Dia menyebut, dalam pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan secara efektif tanpa dukungan elemen masyarakat termasuk perangkat daerah.
 
"Pagi ini KPK bersama Pemprov Sumsel menyepakati perjanjian kerja sama penerapan WBS. Dengan sistem ini kita berharap tidak akan dapat menekan terjadinya praktik korupsi," harapnya.
 
Baca: Agrowisata Tanjung Sakti Lahat Diresmikan
 
Pihaknya meminta Gubernur Sumsel segera menindaklanjuti hasil kesepakatan untuk diteruskan ke seluruh perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Sumsel. Sehingga tujuan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme akan terwujud.
 
"Kalau saja korupsi tidak terjadi maka seluruh anggraan kita pastikan betul-betul tersalurkan baik dalam rangka perwujudan pembanguann daerah," tutupnya.
 
Whistleblowe System merupakan mekanisme penyampaian dugaan tindak pindana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan tinda pidana korupsi. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dalam penerapan Whistleblowe System.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif