Banyuwangi: Berbagai cara dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mempercepat penyaluran dana desa (DD). Salah satunya Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengawali hari kerja pertamanya dengan program Ngantor di Desa.
"Bismillah. Hari ini kita akan memulai program Ngantor di Desa. Giliran dengan wakil bupati, kami keliling ngantor di desa, mencari masalah dan memberi solusi secara bertahap," kata Ipuk, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca: Prajurit Korban MIT Dimakamkan dengan Upacara Militer
Di Desa Bayu, Ipuk berkegiatan dari pagi sampai sore, dengan jeda dua jam untuk menjemput dan mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan Ipuk menggelar rapat online dan offline dengan para camat, kepala desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan dan desa membahas percepatan penyaluran dana ke desa sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal.
"Upaya-upaya percepatan penyaluran dana ke desa ayo dilakukan bareng-bareng. Saya sudah minta ke Pak Kus (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi) untuk asistensi intensif. Ini ada kecamatan yang semua desanya belum entry. Tolong pak camat ini benar-benar turun ke desa, lalukan pendampingan, koordinasi dengan dinas,” jelas Ipuk.
Ipuk mengatakan percepatan penyaluran dana ke desa sangat penting sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Semakin cepat dana tersalurkan, semakin cepat program-program bergulir di desa, semakin cepat pula ada peningkatan perputaran uang di masyarakat desa.
"Konsumsi rumah tangga warga akan meningkat. Itu kunci pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Total anggaran pemerintah yang turun ke desa di Banyuwangi pada 2021 mencapai sebesar Rp413 miliar. Dana itu terdiri atas Dana Desa Rp220 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp172 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp15 miliar, dan Bagi Hasil Retribuai Daerah (BHRD) Rp5,3 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi, menjelaskan sudah ada 61 desa yang telah melakukan pencairan DD, ada 44 desa yang telah mencairkan ADD. "Total anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp55 miliar. Proses terus berlangsung, hari ini bahkan tambah 12 desa yang sudah mencairkan. Kami terus kerja keras, siap memenuhi instruksi Ibu Bupati agar semakin cepat penyaluran dana ke desa," ujarnya.
Banyuwangi: Berbagai cara dilakukan
pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mempercepat penyaluran dana desa (DD). Salah satunya Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengawali hari kerja pertamanya dengan program Ngantor di Desa.
"Bismillah. Hari ini kita akan memulai program Ngantor di Desa. Giliran dengan wakil bupati, kami keliling ngantor di desa, mencari masalah dan memberi solusi secara bertahap," kata Ipuk, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca:
Prajurit Korban MIT Dimakamkan dengan Upacara Militer
Di Desa Bayu, Ipuk berkegiatan dari pagi sampai sore, dengan jeda dua jam untuk menjemput dan mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan Ipuk menggelar rapat online dan offline dengan para camat, kepala desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan dan desa membahas percepatan penyaluran dana ke desa sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal.
"Upaya-upaya percepatan penyaluran dana ke desa ayo dilakukan bareng-bareng. Saya sudah minta ke Pak Kus (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi) untuk asistensi intensif. Ini ada kecamatan yang semua desanya belum entry. Tolong pak camat ini benar-benar turun ke desa, lalukan pendampingan, koordinasi dengan dinas,” jelas Ipuk.
Ipuk mengatakan percepatan penyaluran dana ke desa sangat penting sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Semakin cepat dana tersalurkan, semakin cepat program-program bergulir di desa, semakin cepat pula ada peningkatan perputaran uang di masyarakat desa.
"Konsumsi rumah tangga warga akan meningkat. Itu kunci pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Total anggaran pemerintah yang turun ke desa di Banyuwangi pada 2021 mencapai sebesar Rp413 miliar. Dana itu terdiri atas Dana Desa Rp220 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp172 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp15 miliar, dan Bagi Hasil Retribuai Daerah (BHRD) Rp5,3 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi, menjelaskan sudah ada 61 desa yang telah melakukan pencairan DD, ada 44 desa yang telah mencairkan ADD. "Total anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp55 miliar. Proses terus berlangsung, hari ini bahkan tambah 12 desa yang sudah mencairkan. Kami terus kerja keras, siap memenuhi instruksi Ibu Bupati agar semakin cepat penyaluran dana ke desa," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
