medcom.id, Jakarta: Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonom tertinggi di dunia. Namun, otonomi daerah yang memiliki cita-cita luhur mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat justru berbanding terbalik.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, pertumbuhan daerah otonom di Indonesia sudah tidak sehat. Pasalnya, pemekaran daerah lebih kepada faktor politis ketimbang objektivitas dan teknis kepemerintahan.
"Banyak daerah yang tidak maju dan mandiri," kata Djohermansyah saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/12/2014).
Djohan menambahkan, Kemendagri setiap tahun tetap mengevaluasi seluruh daerah yang dimekarkan dengan memberikan penguatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan. Data terakhir Kemendagri mengungkapkan 80 persen daerah gagal dan sebagian besar kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.
Meski demikian, Djohermansyah mengungkapkan, tidak ada moratorium pemekaran daerah. Pemekaran tetap dilakukan namun lebih ketat.
Persyaratan pembentukan daerah baru diperketat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah syarat sudah ditentukan dalam aturan itu, antara lain syarat jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan warga mengelola keuangan, dan potensi ekonomi.
"Yang penting pemekaran melalui mekanisme daerah persiapan. disebut misalnya kota administratif. Kalau tiga tahun tidak berhasil, kita turunkan kembali. Kalau tidak bisa, ya tidak lolos," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonom tertinggi di dunia. Namun, otonomi daerah yang memiliki cita-cita luhur mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat justru berbanding terbalik.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, pertumbuhan daerah otonom di Indonesia sudah tidak sehat. Pasalnya, pemekaran daerah lebih kepada faktor politis ketimbang objektivitas dan teknis kepemerintahan.
"Banyak daerah yang tidak maju dan mandiri," kata Djohermansyah saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/12/2014).
Djohan menambahkan, Kemendagri setiap tahun tetap mengevaluasi seluruh daerah yang dimekarkan dengan memberikan penguatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan. Data terakhir Kemendagri mengungkapkan 80 persen daerah gagal dan sebagian besar kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.
Meski demikian, Djohermansyah mengungkapkan, tidak ada moratorium pemekaran daerah. Pemekaran tetap dilakukan namun lebih ketat.
Persyaratan pembentukan daerah baru diperketat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah syarat sudah ditentukan dalam aturan itu, antara lain syarat jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan warga mengelola keuangan, dan potensi ekonomi.
"Yang penting pemekaran melalui mekanisme daerah persiapan. disebut misalnya kota administratif. Kalau tiga tahun tidak berhasil, kita turunkan kembali. Kalau tidak bisa, ya tidak lolos," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
