Bambang Bayu Suseno usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mapolda Jambi, Rabu (21/9). (ANTARA/tuyani)
Bambang Bayu Suseno usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mapolda Jambi, Rabu (21/9). (ANTARA/tuyani)

Eks Wabup Muarojambi Diperiksa KPK terkait Suap RAPBD Jambi

Antara • 21 September 2022 12:50
Jambi: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), Rabu, 21 September 2022, di Mapolda Jambi sebagai saksi pada kasus suap RAPBD Jambi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 
Dengan mengenakan kemeja berwarna biru, BBS mendatangi Mapolda Jambi sekira pukul 09.00 WIB ke ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 gedung Mapolda Jambi.
 
"Saya diperiksa hanya sebagai saksi dan di dalam yang diperiksa fraksi PAN," kata Bambang Bayu Suseno usai menjalani pemeriksaan KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bayu mengatakan, dia sendiri sudah mengundurkan diri dari anggota dewan pada 17 September 2016.
 
"Saya sudah mengundurkan diri, tadi berkasnya diminta dan sudah kami serahkan," terangnya.
 
Baca juga: KPK Cari Bukti untuk Bongkar Suap RAPBD Jambi

Sebelumnya penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 napi tindak pidana korupsi di Lapas Kelas II Jambi, Selasa, 20 September 2022.
 
Pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di Mapolda Jambi mulai berlangsung Rabu ini sejak pukul 09.00 WIB.
 
Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya di ruang pemeriksaan KPK di Mapolda Jambi.
 
Lembaga antirasuah sebelumnya menetapkan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.
 
Selain itu, KPK juga telah menangkap satu tersangka pemberi suap dalam kasus ini, yakni Paut Syakirin. Ia ditangkap pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
 
Kasus suap pengesahan RAPBD Jambi diawali dengan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 November 2017. KPK mengungkapkan bahwa praktik uang 'ketok palu' tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 saja, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.
 
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 18 tersangka dan telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses hukum tersebut terdiri dari Gubernur Jambi Zumi Zola, pimpinan DPRD Jambi, pimpinan Fraksi DPRD Jambi, dan pihak swasta.

 
(MEL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif