medcom.id, Yogyakarta: Presiden Joko Widodo mengakui proses pengukuran tanah untuk sertifikat masih lambat. Sebab, Indonesia hanya memiliki 800 juru ukur. Negeri ini masih kekurangan 10.000 juru ukur.
"Bayangkan, kurangnya 10.000," tegas Jokowi saat mengecek sertifikat tanah di Desa Karangrejek, Wonosari, Yogyakarta, Senin (10/10/2016).
Jokowi langsung memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil merekrut juru ukur. Sofyan, kata Jokowi, bisa memanfaatkan tenaga eksternal sebagai juru ukur.
"Tahun depan (juru ukur) tidak usah dari dalam (kementerian). Tidak usah PNS. Dari luar, tapi diberi sertifikat dan kompetensi juru ukur," ucap bekas Wali Kota Solo ini.
Menurut Jokowi, persoalan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Penyelesaian harus segera dilaksanakan.
Ia menegaskan, keterlambatan mengambil langkah akan menjadikan persoalan ini berlarut-larut. "Sampai kapan pun akan seperti ini. Ini yang harus diselesaikan pak Menteri," ucap Jokowi disambut tepuk tangan warga.
Tak hanya itu, Presiden ketujuh Indonesia ini sudah memberi target kepada Sofyan. Tahun depan, Kementerian ATR harus membuatkan lima juta sertifikat.
"Tahun 2018 minimal tujuh juta. Tahun depannya lagi minimal sembilan juta. Saya akan hitung betul," ujar dia.
medcom.id, Yogyakarta: Presiden Joko Widodo mengakui proses pengukuran tanah untuk sertifikat masih lambat. Sebab, Indonesia hanya memiliki 800 juru ukur. Negeri ini masih kekurangan 10.000 juru ukur.
"Bayangkan, kurangnya 10.000," tegas Jokowi saat mengecek sertifikat tanah di Desa Karangrejek, Wonosari, Yogyakarta, Senin (10/10/2016).
Jokowi langsung memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil merekrut juru ukur. Sofyan, kata Jokowi, bisa memanfaatkan tenaga eksternal sebagai juru ukur.
"Tahun depan (juru ukur) tidak usah dari dalam (kementerian). Tidak usah PNS. Dari luar, tapi diberi sertifikat dan kompetensi juru ukur," ucap bekas Wali Kota Solo ini.
Menurut Jokowi, persoalan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Penyelesaian harus segera dilaksanakan.
Ia menegaskan, keterlambatan mengambil langkah akan menjadikan persoalan ini berlarut-larut. "Sampai kapan pun akan seperti ini. Ini yang harus diselesaikan pak Menteri," ucap Jokowi disambut tepuk tangan warga.
Tak hanya itu, Presiden ketujuh Indonesia ini sudah memberi target kepada Sofyan. Tahun depan, Kementerian ATR harus membuatkan lima juta sertifikat.
"Tahun 2018 minimal tujuh juta. Tahun depannya lagi minimal sembilan juta. Saya akan hitung betul," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
