Surakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan lima provinsi dengan kinerja pengawasan terbaik. Lima provinsi itu ialah Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, kelima provinsi dinilai memiliki inovasi yang baik dan efektif untuk mencegah korupsi.
Ia mencontohkan Jawa Tengah punya sistem informasi manajemen pengawasan daring dan Gorontalo memiliki sistem informasi risk management dan risk base internal. Kemudian Jawa Timur dengan sistem kawal desa dan Jawa Barat dengan sistem pelayanan konsultasi dan pengaduan.
"Serta Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem perencanaan pengawasan berbasis risiko," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2019.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku senang atas penobatan tersebut. Itu berarti inovasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.
"Ini sekaligus menunjukkan komitmen kami mulai diuji," katanya.
Namun, dia meminta seluruh jajarannya tidak berpuas diri. Justru ini merupakan tantangan untuk membuktikan komitmen Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi.
Ganjar mengusulkan supaya inovasi yang dilakukan oleh lima provinsi itu dihimpun oleh Kemendagri, dan dijadikan sistem standar pencegahan korupsi untuk diterapkan di tiap kabupaten dan kota.
Surakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan lima provinsi dengan kinerja pengawasan terbaik. Lima provinsi itu ialah Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, kelima provinsi dinilai memiliki inovasi yang baik dan efektif untuk mencegah korupsi.
Ia mencontohkan Jawa Tengah punya sistem informasi manajemen pengawasan daring dan Gorontalo memiliki sistem informasi
risk management dan
risk base internal. Kemudian Jawa Timur dengan sistem kawal desa dan Jawa Barat dengan sistem pelayanan konsultasi dan pengaduan.
"Serta Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem perencanaan pengawasan berbasis risiko," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2019.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku senang atas penobatan tersebut. Itu berarti inovasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.
"Ini sekaligus menunjukkan komitmen kami mulai diuji," katanya.
Namun, dia meminta seluruh jajarannya tidak berpuas diri. Justru ini merupakan tantangan untuk membuktikan komitmen Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi.
Ganjar mengusulkan supaya inovasi yang dilakukan oleh lima provinsi itu dihimpun oleh Kemendagri, dan dijadikan sistem standar pencegahan korupsi untuk diterapkan di tiap kabupaten dan kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
