Makassar: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganggarkan sebanyak Rp200 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp9 triliun untuk merestorasi kawasan hutan yang ada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang.
"Di Sulsel kami anggarkan Rp200 miliar untuk perbaikan hutan yang kritis untuk ditanami kembali," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 4 April 2019.
Dana segar dari pagu anggaran Kementerian LHK tersebut merupakan yang terbesar dari daerah lainnya dengan target lahan yang akan ditanami kembali seluas 20.000 hektar. Itupun untuk yang berada di hulu daerah aliran sungai Jeneberang.
Menurut Bambang, gerakan untuk memperbaiki atau merestorasi kawasan hutan di hulu, bukan hanya diusahakan oleh kementerian tapi seluruh stakeholder seperti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Kita ingin ini berkelanjutan dan program ini bisa berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Sehingga, ada keterlibatan setiap stakeholder didalamnya," jelas Bambang.
Beberapa waktu lalu atau tepatnya 22 Januari 2019 lalu, Provinsi Sulawesi Selatan diterjang banjir dan tanah longsor yang dahsyat di beberapa kabupaten. Dan merugikan hingga miliaran rupiah.
Tidak hanya itu, akibat dari bencana alam tersebut puluhan orang meninggal dunia, ratusan ribu hektar sawah terendam banjir, dan terbanyak menelan korban jiwa adalah longsor yang ada di Kabupaten Gowa.
Sehingga, untuk merehabilitasi kawasan hutan khususnya di bagian hulu menjadi prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fungsi hutan bisa kembali seperti yang seharusnya.
"Tapi, kami mau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta instansi terkait untuk satu perencanaan, bagaimana mengatasi persoalan lingkungan, pencemaran dan kerusakan yang ada," katanya.
Sebab, dengan satunya perencana atau sinergitas tujuan oleh semua pihak maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Dan untuk momentum kali ini adalah pihaknya menginginkan adanya sinergitas memulihkan ekosistem.
DAS Jeneberang sendiri merupakan salah satu prioritas yang masuk dalam 15 DAS prioritas pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Makassar: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganggarkan sebanyak Rp200 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp9 triliun untuk merestorasi kawasan hutan yang ada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang.
"Di Sulsel kami anggarkan Rp200 miliar untuk perbaikan hutan yang kritis untuk ditanami kembali," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 4 April 2019.
Dana segar dari pagu anggaran Kementerian LHK tersebut merupakan yang terbesar dari daerah lainnya dengan target lahan yang akan ditanami kembali seluas 20.000 hektar. Itupun untuk yang berada di hulu daerah aliran sungai Jeneberang.
Menurut Bambang, gerakan untuk memperbaiki atau merestorasi kawasan hutan di hulu, bukan hanya diusahakan oleh kementerian tapi seluruh stakeholder seperti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Kita ingin ini berkelanjutan dan program ini bisa berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Sehingga, ada keterlibatan setiap stakeholder didalamnya," jelas Bambang.
Beberapa waktu lalu atau tepatnya 22 Januari 2019 lalu, Provinsi Sulawesi Selatan diterjang banjir dan tanah longsor yang dahsyat di beberapa kabupaten. Dan merugikan hingga miliaran rupiah.
Tidak hanya itu, akibat dari bencana alam tersebut puluhan orang meninggal dunia, ratusan ribu hektar sawah terendam banjir, dan terbanyak menelan korban jiwa adalah longsor yang ada di Kabupaten Gowa.
Sehingga, untuk merehabilitasi kawasan hutan khususnya di bagian hulu menjadi prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fungsi hutan bisa kembali seperti yang seharusnya.
"Tapi, kami mau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta instansi terkait untuk satu perencanaan, bagaimana mengatasi persoalan lingkungan, pencemaran dan kerusakan yang ada," katanya.
Sebab, dengan satunya perencana atau sinergitas tujuan oleh semua pihak maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Dan untuk momentum kali ini adalah pihaknya menginginkan adanya sinergitas memulihkan ekosistem.
DAS Jeneberang sendiri merupakan salah satu prioritas yang masuk dalam 15 DAS prioritas pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
