Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bersama jajaran melakukan konferensi pers di Kabupaten Tangerang. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bersama jajaran melakukan konferensi pers di Kabupaten Tangerang. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir

44 Aset Tanah di Lippo Karawaci Tangerang Disita

Nasional aset negara
Hendrik Simorangkir • 27 Agustus 2021 23:43
Tangerang: Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita sebanyak 44 bidang tanah di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan dari puluhan bidang tanah itu, diperkirakan memiliki luas sekitar 25 hektare dengan nilai aset mencapai triliunan rupiah.
 
"Menurut Pak Bupati Tangerang (Ahmed Zaki Iskandar), 1 meter persegi sekarang Rp20 juta. Jadi 25 hektare ini nilainya triliunan," kata Sri Mulyani, Jumat, 27 Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: IKM Tahu dan Tempe Kabupaten Bojonegoro Dapat Subsidi dari PT ADS
 
Sri Mulyani menuturkan aset yang disita tersebut telah dipasangi tanda atau plang negara. Dia mengapresiasi berbagai pihak yang telah membantu Satgas BLBI menyita aset tersebut.
 
"Saya senang tadi semua plangnya banyak dari institusi di situ tidak hanya Kemenkeu yang mengelola aset negara tapi ada simbol dari Kepolisian, Kejaksaan, Polhukam, ATR, Kemenkumham, ini bagus. Saya berharap sesudah ini tim BLBI melakukan pengamanan. Kalau di tempat lain mungkin perlu dibangun pagarnya supaya kelihatan dan jelas kepemilikan negara tersebut," jelasnya.
 
Hal senada diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud MD. Dia menjelaskan aset properti yang telah dikuasai oleh negara yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci dan eks bank Lippo Group.
 
"Ini diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pengurang kewajiban BLBI," ungkap Mahfud.
 
Mahfud berharap para obligor dan kreditur termasuk keturunan penerus usahanya untuk memenuhi panggilan untuk menyelesaikan pembayaran. "Setiap obligor dan kreditur yang banknya diselamatkan atau di bailout oleh negara, punya kewajiban kepada negara," ungkap Mahfud.
 
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina, berharap adanya sinergi dan kolaborasi terkait aset negara.
 
"Kita bisa tahu bahwa di wilayah Provinsi Banten ada aset negara ini. Kita berharap bisa kolaborasi untuk pemanfaatannya. Bisa kita lakukan sinergi dengan Pusat, kita melakukan koordinasi pemanfaatan," ujar Rina.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif