Tokoh Pemerharti Papua Prof. Imron Cotan saat webinar, Jumat (23/7). (Ist)
Tokoh Pemerharti Papua Prof. Imron Cotan saat webinar, Jumat (23/7). (Ist)

Dua Poin Ini Dinilai Bisa Selesaikan Konflik di Papua

Nasional Papua otonomi khusus papua
Rendy Renuki H • 23 Juli 2021 20:14
Jakarta: Tokoh Pemerharti Papua Prof Imron Cotan menyebutkan dua poin solusi menyelesaikan konflik di wilayah Papua. Dua poin tersebutyakni soft approach atau pendekatan lembut dan hard approach atau pendekatan sulit.
 
Soft approach yang dimaksud adalah menerapkan seluruh kententuan dalam Undang-undang. Terutama terkait penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mungkin dilakukan kedua belah pihak. 
 
"Pendekatan lembut ini membangun dengan dialog melibatkan orang asli Papua, pendekatan bisa melibatkan seluruh tokoh dari tujuh wilayah adat," ujarnya dalam webinar yang digelar Moya Institute, Jumat 23 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Catatan Gugus Tugas Papua UGM dari 2020 hingga April 2021 terdapat dugaan tindakan kekerasan justru terbanyak dilakukan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) sebanyak 188 kasus, warga 65 kasus, orang tidak dikenal 14 kasus, TNI 19 kasus, dan Polri 13 kasus, itu TNI dan Polri masih dugaan. Jadi lebih banyak dilakukan KSTP," lanjutnya.
 
Selain itu, dia menjelaskan jika solusi hard approach dapat dilakukan dengan melancarkan operasi yustisi guna menghentikan tindakan koruptif, terutama yang menguntungkan KSTP. Kedua, melancarkan operasi militer secara masif dan terukur, untuk menegasi gangguan keamanan dari sayap militer KSTP, dengan menekan jumlah kolateral sekecil mungkin. 
 
"Ketiga, menindaklanjuti penetapan OPM sebagai organisasi terorisme dengan mengusulkan pemasukannya dalam daftar terorisme tingkat regional (ASEAN dan global). keempat, menetapkan secara rinci koordinasi batas-batas wilayah Indonesia dan memasukkanya ke dalam UUD 1945 dengan menggunakan peta kuno pemerintah kolonial Belanda sebagai rujukan utama," terangnya. 
 
Lebih lanjut, Undang-Undang (UU) Nomor 43/2008 tentang Wilayah Negara selain kedudukanya lebih rendah dari konsitusi. Juga masih memberikan ruang untuk perundingan (bilateral dan trilateral, Pasal 6 Ayat 2), sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 
"Dimasukan atau tidak ke dalam konsitusi, pertikaian batas wilayah, akan tetap berlangsung. Perundingan dapat diserahkan kepada jalur diplomatik, tetap kepastian batas wilayah telah dideklarasikan terlebih dahulu di dalam konsitusi, sesuai dengan Montevideo Convention 1933 (kasus Tiongkok),” terang Cotan. 
 
Ia menambahkan, pemerintah telah mencari solusi soal Papua. Pertama, menyempurnakan atau memperkuat isi intruksi Presiden Nomor 9/2020 untuk mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua diselaraskan dengan kondisi sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis lokal dengan orang asli Papua sebagai subjek utamanya.
 
Kedua, mengamendir UU No. 21/2001 tentang Otonomis Khusus (Otsus) Papua dengan meningkatkan persentase Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat dari 2 persen menjadi 2,25 persen. 
 
Ketiga, menyetujui pemekaran provinsi di Papua disesuaikan dengan wilayah adat yang ada. Pengesahan amandemen UU Otsus Papua telah dilakukan DPR RI pada Kamis, 15 Juli 2021. 
 
Keempat, pendekatan kesejahteraan dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua perlu diperkuat dengan kehadiran personel Polri dan TNI, terutama di kantong-kantong KSTP aktif. Guna menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar hasil pembangunan dirasakan masyarakat hingga akar rumput.
 
"Upaya pemerintah sejauh ini belum efektif, akibat pembangkangan pemerintah daerah atas sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Terakhir, Gubernur Papua mengganti Sekretaris Daerah, sementara otoritas penganti tersebut merupakan kewenangan Presiden melalui Keppres," pungkasnya.
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif