Masuk Kawasan Kumuh, Wilayah Kedaung Bakal Ditata

Tangerang: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menjadikan wilayah Kedaung, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, masuk dalam program percepatan penanganan kawasan kumuh. Di wilayah tersebut, sebanyak 89 hektare lahan akan ditata.  "Luas lahan 89 hektare yang akan ditata itu meliputi Kelurahan Kedaung Baru dan Kedaung Wetan. Jadi, penataan kawasan itu yang diperbaiki saluran drainase, tata letak diperbaiki. Di sana ada yang sangat kumuh ada rumah tua, rumah tua itu kita bangunkan rusun," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, kepada wartawan, Jumat, 22 Juli 2022. Ruta menuturkan program ini merupakan kolaborasi multi sektor, yang melibatkan instansi dan masyarakat. Instansi yang terlibat, yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.  "Program tersebut terdapat dua proyek, yakni penataan kawasan kumuh dan rumah susun," ucap dia.  Baca: 10.551 Warga Tulungagung Masuk Kategori Miskin Ekstrem Menurut Ruta, KemenPUPR memilih wilayah Kedaung dalam program tersebut lantaran beberapa faktor, seperti lahan luas yang luas yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk dibangun rumah rusun. Selain itu, lanjutnya, wilayah Kedaung sendiri langsung berbatasan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Wilayah Kedaung itu karakteristiknya masuk ke kawasan perkotaan yang kategorinya kumuh berat. Menjadi kumuh berat itu, karena warga itu pencahariannya di lingkungan TPA Rawa Kucing atau sebagai pemulung, ini yang harus disupport," jelas dia. Faktor lainnya, kata Ruta, wilayah Kedaung memenuhi kriteria lokasi peremajaan permukiman kumuh dan memiliki skor tertinggi dalam pemilihan lokasi metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).  "Ada 40 rumah yang tak layak (kriteria penetapan progam Kementerian PUPR), kawasan itu banyak rumah kumuh. Lalu kawasan itu dekat dengan bandara yang tentunya harus ditangani dengan baik," ungkap dia. Program tersebut telah dimulai sejak awal 2022 dan ditargetkan rampung pada akhir 2023. Proyek tersebut menghabiskan Anggaran Belanja dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp61,6 miliar.  Jumlah itu terdiri dari pembangunan rumah susun sebesar Rp45,3 miliar dan manajemen konstruksinya Rp2 miliar. Kemudian, peningkatan kualitas pemukiman kumuh menghabiskan APBD sebesar Rp14,3 miliar.  "Kalau peningkatan kualitas pemukiman kumuh sudah dimulai awal 2021. Sedangkan rumah susun masih proses. Target selesai akhir 2023," ucap dia.