Banda Aceh: Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, menyebut daerahnya siap menjadi pilot projek penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis data desa presisi (DDP) di Aceh.
Bakri mengatakan Banda Aceh sudah memiliki infrastruktur untuk menjalankan program tersebut.
"Banda Aceh sudah punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, hanya saja kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya," kata Bakri, di Banda Aceh, Senin, 12 September 2022.
Kesiapan Banda Aceh menjadi pilot projek DDP itu disampaikan langsung Bakri Siddiq di hadapan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta.
Untuk diketahui Kemendagri mengundang Pj Wali Kota Banda Aceh bersama 20 Wali Kota dan Bupati lainnya ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Dr Sofyan Sjaf.
Menurut Bakri penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh memang sudah seharusnya berbasis DDP. Apalagi potensinya sudah ada dan tinggal dilaksanakan secara baik.
"Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong (desa), potensinya berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien," ungkapnya.
Bakri optimis dengan melibatkan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, maka data desa presisi itu dapat segera diimplementasikan secara maksimal.
Banda Aceh: Penjabat (Pj) Wali Kota
Banda Aceh, Bakri Siddiq, menyebut daerahnya siap menjadi pilot projek penyelenggaraan
pemerintahan kota berbasis
data desa presisi (DDP) di Aceh.
Bakri mengatakan Banda Aceh sudah memiliki infrastruktur untuk menjalankan program tersebut.
"Banda Aceh sudah punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, hanya saja kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya," kata Bakri, di Banda Aceh, Senin, 12 September 2022.
Kesiapan Banda Aceh menjadi pilot projek DDP itu disampaikan langsung Bakri Siddiq di hadapan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta.
Untuk diketahui Kemendagri mengundang Pj Wali Kota Banda Aceh bersama 20 Wali Kota dan Bupati lainnya ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Dr Sofyan Sjaf.
Menurut Bakri penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh memang sudah seharusnya berbasis DDP. Apalagi potensinya sudah ada dan tinggal dilaksanakan secara baik.
"Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong (desa), potensinya berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien," ungkapnya.
Bakri optimis dengan melibatkan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, maka data desa presisi itu dapat segera diimplementasikan secara maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
