Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp500 miliar untuk mengendalikan inflasi daerah akibat kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan dana itu berasal dari akumulasi dana tak terduga dari 35 kabupaten dan kota se-Jateng.
"Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 12 September 2022.
Ganjar mengatakan penaikan harga BBM jangan sampai menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan pokok. Meski begitu, penaikan harga BBM diperkirakan bakal menyumbang inflasi 1,8 persen di sektor perekonomian nasional.
"Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan," ujar Ganjar menegaskan.
Baca: Mayoritas Subisidi BBM Tak Tepat Sasaran, Pengamat: Pantas Dialihkan
Selain itu, kata Ganjar, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Pemprov Jateng akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, seperti, nelayan, petani dan ojek online. Perinciannya, bantuan sosial sebesar Rp12,7 miliar untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online, serta Rp2,4 miliar bagi pelaku distribusi pangan.
DTU Jateng juga akan dialokasikan untuk bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera; premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang; subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar; subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil; bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.
Ganjar mengaku akan menggandeng kepolisian daerah jawa tengah untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini. Ganjar menegaskan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak.
"Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian," tegas Ganjar.
Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp500 miliar untuk mengendalikan inflasi daerah akibat kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan dana itu berasal dari akumulasi dana tak terduga dari 35 kabupaten dan kota se-Jateng.
"Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 12 September 2022.
Ganjar mengatakan penaikan harga BBM jangan sampai menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan pokok. Meski begitu, penaikan harga BBM diperkirakan bakal menyumbang inflasi 1,8 persen di sektor perekonomian nasional.
"Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan," ujar Ganjar menegaskan.
Baca:
Mayoritas Subisidi BBM Tak Tepat Sasaran, Pengamat: Pantas Dialihkan
Selain itu, kata Ganjar, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Pemprov Jateng akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, seperti, nelayan, petani dan ojek online. Perinciannya, bantuan sosial sebesar Rp12,7 miliar untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online, serta Rp2,4 miliar bagi pelaku distribusi pangan.
DTU Jateng juga akan dialokasikan untuk bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera; premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang; subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar; subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil; bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.
Ganjar mengaku akan menggandeng kepolisian daerah jawa tengah untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini. Ganjar menegaskan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak.
"Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian," tegas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
