Bantul: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama meluncurkan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah. Program ini bertujuan mencegah stunting sejak sebelum menikah.
Peluncuran program ini dilaksanakan di Pendopo Kalter Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 11 Maret 2022. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, tiga bulan sebelum menikah setiap calon pengantin idealnya wajib memeriksa kesehatan, mengikuti program pendampingan, dan konseling.
Program ini bisa dilakukan dimana saja. Harapannya, faktor resiko melahirkan bayi stunting atau gagal pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan asupan gizi bisa teridentifikasi lebih awal serta dapat dihilangkan sebelum menikah.
"Kalau diperiksa tiga bulan sebelum menikah, waktu selama tiga bulan ini bisa untuk mengoreksi kondisinya. Jika kita meminum tablet-tablet darah pun perlu waktu sekitar tiga bulan agar HB benar-benar naik," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Hasto juga menegaskan bagi perempuan yang lingkar lengannya belum 23,5 cm, perlu dinaikkan beratnya agar kuat sebelum hamil. Hal ini agar sang ibu lebih bergizi dan anak yang dikandungnya tidak mengalami stunting.
"Satu lagi, untuk tinggi dan berat badan. Kita akan melihat apakah sang ibu termasuk yang undernutrition atau tidak, itu juga kita pastikan tiga bulan sebelum menikah," ujar Hasto.
Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, program pencegahan stunting bagi calon pengantin bukan hanya perintah pemerintah, melainkan juga agama. Selain itu, pencegahan stunting memiliki dampak yang signifikan bagi masa depan negara.
"Kita juga tidak ingin generasi ke depan itu terbatas secara intelektual, kita ingin mereka bisa bersaing secara nasional maupun global. Oleh karena itu, keluarga adalah pintu utamanya,” ujar Yaqut.
Hingga saat ini Kabupaten Bantul memiliki 933 posyandu dengan anggaran Rp40,5 miliar yang di antaranya dialokasikan untuk penanggulangan stunting. Menurut data status gizi Indonesia 2021, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi sebesar 24,4%. Hal ini berarti 1 dari 4 anak di tanah air mengalami stunting. Angka tersebut juga masih di atas standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah 20%. (Leres Anbara)
Bantul: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
BKKBN) dan
Kementerian Agama meluncurkan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah. Program ini bertujuan mencegah
stunting sejak sebelum menikah.
Peluncuran program ini dilaksanakan di Pendopo Kalter Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 11 Maret 2022. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, tiga bulan sebelum menikah setiap calon pengantin idealnya wajib memeriksa kesehatan, mengikuti program pendampingan, dan konseling.
Program ini bisa dilakukan dimana saja. Harapannya, faktor resiko melahirkan bayi stunting atau gagal pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan asupan gizi bisa teridentifikasi lebih awal serta dapat dihilangkan sebelum menikah.
"Kalau diperiksa tiga bulan sebelum menikah, waktu selama tiga bulan ini bisa untuk mengoreksi kondisinya. Jika kita meminum tablet-tablet darah pun perlu waktu sekitar tiga bulan agar HB benar-benar naik," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Hasto juga menegaskan bagi perempuan yang lingkar lengannya belum 23,5 cm, perlu dinaikkan beratnya agar kuat sebelum hamil. Hal ini agar sang ibu lebih bergizi dan anak yang dikandungnya tidak mengalami stunting.
"Satu lagi, untuk tinggi dan berat badan. Kita akan melihat apakah sang ibu termasuk yang undernutrition atau tidak, itu juga kita pastikan tiga bulan sebelum menikah," ujar Hasto.
Sementara itu Menteri Agama
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, program pencegahan stunting bagi calon pengantin bukan hanya perintah pemerintah, melainkan juga agama. Selain itu, pencegahan stunting memiliki dampak yang signifikan bagi masa depan negara.
"Kita juga tidak ingin generasi ke depan itu terbatas secara intelektual, kita ingin mereka bisa bersaing secara nasional maupun global. Oleh karena itu, keluarga adalah pintu utamanya,” ujar Yaqut.
Hingga saat ini Kabupaten Bantul memiliki 933 posyandu dengan anggaran Rp40,5 miliar yang di antaranya dialokasikan untuk penanggulangan stunting. Menurut data status gizi Indonesia 2021, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi sebesar 24,4%. Hal ini berarti 1 dari 4 anak di tanah air mengalami stunting. Angka tersebut juga masih di atas standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah 20%. (
Leres Anbara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
