Ilustrasi penangkapan. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi penangkapan. Medcom.id/M Rizal

KLHK Setop Tambang Ilegal di Bukit Soeharto

Nasional tambang liar
Antara • 29 Juni 2020 06:00
Balikpapan: Tim Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Wilayah Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) menghentikan penambangan batu bara tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejumlah penambang liar bersama barang bukti diamankan.
 
"Kami mengamankan 2 unit ekskavator bersama 3 orang operatornya, 1 orang penjaga malam, dan 1 orang penanggung jawab kegiatan lapangan," kata Kepala Seksi Gakkum Wilayah II Samarinda Annur Rahim, seperti yang dilansir Antara, Minggu, 28 Juni 2020.
 
Keberadaan tambang ilegal di daerah lingkar ibu kota baru negara tersebut dideteksi tim gakkum dari laporan masyarakat. Tim gabungan dari Brigade Enggang Balai Gakkum Wilayah Kalimantan dan Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami amankan sekitar pukul 21.45 WITA," kata Annur.
 
Semua aktivitas penambangan dihentikan. Tim mengamankan para pelaku dan barang bukti dan menyerahkannya kepada penyidik di Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut.
 
Menurut Annur, penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas tersebut.
 
"Batu bara itu sebagai barang bukti," ujar Annur.
 
Penyidik segera menetapkan ZK, 52, penanggung jawab tambang, sebagai tersangka. ZK dititipkan di Ruang Tahanan Polresta Samarinda.
 
Semua barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan di Samarinda.
 
Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 17 ayat 1 huruf b juncto Pasal 89 ayat 1 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman hukuman maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif