Gubernur Bali Wajibkan Kepala Dinas Kuasai Bahasa Inggris

medcom.id, Denpasar: Gubernur Bali Made Mangku Pastika mewajibkan seluruh kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Bali untuk bisa berbahasa Inggris. Hal ini disampaikan Pastika saat membuka Rapat Evaluasi Pembangunan Triwulan 4 tahun 2014 di Gedung Wiswa Sabha Denpasar, Kamis (22/1). Di hadapan kepala dinas dan kepala badan yang hadir, Pastika meminta agar seluruh eselon 1 dan 2, para kepala dinas dan kepala badan bisa berbahasa Inggris. "Sesekali kalau menerima tamu asing menyangkut kerja sama dalam bidang apa saja, maka pejabat yang bersangkutan harus bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris. Silahkan bicara apa saja. Jangan selama ini saya disuruh berbicara terus dalam bahasa Inggris. Sesekali kepala dinas yang bersangkutan yang berbicara," pinta Pastika. Permintaan Pastika ini tentu saja punya alasan. Ia memiliki pengalaman unik dan menarik untuk disimak yakni sebuah laporan yang masuk kepadanya dari sebuah dinas yang ada di Setda Bali. Dalam laporan tersebut ada kata tripel woning. "Saya baca laporan itu tengah malam di rumah dan saya tertawa sendiri seperti orang gila di tengah malam. Mungkin kata itu yang dimaksudkan adalah travel warning, tetapi dalam laporan tersebut ditulis tripel woning Ini malu-maluin. Anda itu ada di Bali, jadi harus bisa berbahasa Inggris dengan baik," ujarnya. Untuk itu Pastika mengajak agar semua orang yang akan naik eselon harus belajar bahasa Inggris. "Kalau tidak bisa berbahasa Inggris, tidak perlu naik eselon, dan kalau perlu diturunkan eselonnya. Saya minta seluruh SKPD harus bisa bahasa Inggris," ujarnya. Pastika menegaskan Bali adalah daerah tujuan wisata internasional. Karena itu kemampuan berbahasa terutama bahasa Inggris merupakan prasyarat di Bali untuk diterima menjadi PNS. Ia menegaskan ke depan, test PNS untuk bahasa Inggris tidak hanya sekedar mengisi soal yang sudah disiapkan, tetapi harus membuat essai, merumuskan sebuah persoalan dan menjelaskan dalam bahasa Inggris. "Mungkin standard di Bali harus seperti ini. Kalau daerah lain terserah saja," ujarnya. Sebab, pihaknya khawatir suatu saat ada PNS yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris ketika berhadapan dengan pejabat asing. "Ini sangat disayangkan," ujarnya.