Ilustrasi masyarakat Papua melakukan tradisi bakar baru. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.
Ilustrasi masyarakat Papua melakukan tradisi bakar baru. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.

Batas Wilayah Harus Diselesaikan sebelum Pemekaran Papua

Nasional pemekaran daerah
Roylinus Ratumakin • 10 November 2019 16:06
Jayapura: Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua mendapat tanggapan. Salah satunya dari Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai.
 
"DPR Papua dan majelis Rakyat Papua (MRP) harus memfaslitasi rapat umum untuk mendengar pendapat masyarakat Papua terkait dengan wacana pemekaran DOB sehingga masyarakat yang pro dan kontra dapat menyampaikan alasannya," kata Gobai, Minggu, 10 November 2019.
 
Dia mengatakan kesimpulan hasil rapat umum akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukuam dan Keamanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bila perlu keduanya hadir dalam rapat umum tersebut,” ujarnya.
 
Gobai menerangkan daerah yang direncanakan pemekaran DOB sudah melalui kajian akademik secara obyektif, harus dipublikasikan. Dengan begitu masyarakat bisa tahu.
 
"Sampai saat ini, ada beberapa kabupaten yang masih mempertanyakan batas wilayah pemerintahannya. Nah, pertanyaannya apakah kajian akademik tersebut menggunakan letak geografis atau batas-batas wilayah adat," jelasnya.
 
Dia melanjutkan Pemerintah Provinsi Papua dihadapkan dengan dua aturan terkait pembentukan daerah baru. Pertama Undang-Undang Otsus Papua, kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Daniel Pauta mengatakan rencana pembentukkan Provinsi Papua Selatan (PSS) mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tito Karnavian. Meski masih dibutuhkan kejelasan batas wilayah administratif pemerintahan, termasuk antarkabupaten.
 
"Peta (pembagian) wilayah harus disampaikan (dibicarakan) kepada provinsi induk, yakni Papua. Luas provinsi induk akan berkurang dengan adanya pemekaran," katanya melalui sambungan telepon.
 
Dia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dalam tiga tahun terakhir telah melakukan pendekatan terhadap Pemkab Boven Digoel, dan Mappi untuk menyelesaikan batas wilayah administratif. Namun penentuan batas belum tuntas, bahkan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Kami minta (ketiga) pimpinan daerah bertemu (kembali). Kemendagri telah memfasilitasi pertemuan, tetapi teman-teman (pimpinan) dari dua kabupaten tersebut tidak hadir," ujarnya.
 
Dia melanjutkan luas wilayah Kabupaten Merauke harus dipastikan sebelum dimekarkan, dan membentuk Pemerintahan Kota Merauke. Jika permasalahan itu kelar, akan mempercepat proses pembentukkan Provinsi Papua Selatan.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif