Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)

PN Depok Diminta Segera Eksekusi Lahan Kemiri Muka

Nasional sengketa tanah sengketa lahan
Octavianus Dwi Sutrisno • 05 November 2019 10:38
Depok: Pedagang Pasar Kemiri Muka Kota Depok, Jawa Barat, mendesak Pengadilan Negeri Depok mengeksekusi lahan Kemiri Muka. Sebab sengketa lahan antara Pemkot Depok dan PT Petamburan Jaya Raya (PJR) telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
 
"Keputusan PN Depok dan MA sudah inkrah, harus segera dilaksanakan karena sudah tertunda," ucap ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka Yaya Barhaya, Senin, 4 November 2019.
 
Yaya meyakinkan eksekusi harus segera dilakukan lantaran upaya hukum lain setelah putusan MA akan sia-sia. Sengketa lahan ini muncul saat PT PJR ingin kembali menata ulang serta merenovasi bangunan pasar yang sebagian sudah rusak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun Pemkot Depok menolak dengan dalih Surat Hak Guna Bangunan sudah kedaluwarsa setelah 20 tahun sehingga harus dikembalikan sebagai aset negara.
 
"Ternyata dalam kegiatan persidangan perdata yang memakan waktu hampir belasan tahun ini pihak Pemkot Depok selalu kalah untuk menyakinkan keberadaan lahan atau aset yang sejak awal memang milik PT PJR," bebernya.
 
Sejak awal sengketa, kata Yaya, para pedagang terus melakukan gugatan dan banding berkali-kali. Namun hingga delapan kali sidang, gugatan pedagang ditolak pengadilan.
 
"Kami sudah lelah selama ini menggugat tapi kalah sudah delapan kali. Sekarang kami pasrah saja. Kami minta PN untuk lakukan eksekusi terhadap lahan pasar," tegasnya.
 
Gugatan yang dilayangkan Pemkot Depok terhadap PT Petamburan Jaya Raya (PJR) antara lain di Pengadilan Negeri (PN) Bogor Nomor 36/pdt/G/2009/PN Bogor dengan tergugat PT Petamburan Jaya, dan pedagang Pasar Kemiri Muka. Pada 1 April 2010 gugatan Pemkot Depok dinyatakan kalah oleh Hakim Ketua Sri Asmarani didampingi hakim anggota Ekova Rahayu A dan Agus Widori.
 
Kemudian Pemkot Depok melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Pada kesempatan itu Pemkot Depok menelan lagi pil pahit sete;ah Hakim Ketua Zoebar Djajadi dan hakim anggota Wiwik Widijastuti serta Sjofian Moehammad menolak gugatan.
 
Kurang puas hasil di PT Bandung, Pemkot Depok kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya kembali kalah dengan nomor putusan 695 K/pdt/2011 dipimpin Hakim Ketua Dr H Muhammad Saleh yang diputuskan pada 9 Februari 2012.
 
Selanjutnya turunan putusan MA dikeluarkan PN Bogor nomor 476/pdt/2013 pada 4 April 2014 menyatakan Pemkot Depok kembali kalah.
 
Setelah empat kali kalah gugatan perdata, giliran Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3KM) melayangkan terhadap PT PJR ke PN Depok pada 29 September 2016 dengan No. 199/pdt.plw/2015/PN Depok. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Lucy Ermawati dan hakim anggota Selviana Purba dan Tri Joko kembali memutuskan pedagang kalah.
 
Setelah kalah empat pedagang yang mengatasnamankan P3KM yaitu Mulyadi, Zamaludin, Muhsinin dan Salmun kembali menggugat PT PJR di PN Depok dengan nomor 81/pdt.plw/2018/PN Dpk. Hakim yang memimpin sidang yakni Yuanre Maritte dan hakim anggota Ramon Wahyudi serta Darmo Wibowo lagi-lagi menjatuhkan putusan menolak gugatan para pedagang.
 
Tak berhenti di situ, Mulyadi cs dari P3KM melakukan banding hasil putusan PN Depok ke PT Bandung dengan No. 200/pdt/2019/PTBdg jo no.81/pdt.plw/2018/PN Depok. Hasil putusan tertanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim ketua Subaryanto dan hakim anggota Berlin Damanik serta Nelson Pasaribu menyatakan gugatan para pedagang tidak bisa diterima.
 
Belum selesai juga, kini giliran Pemkot Depok kembali mengugat PT PJR dengan nomor gugatan 272/pdt.G/2018/PN Depok. Diputuskan Hakim Ketua Nanang Herjunanto dan hakim anggota Sri Rejeki serta Marsinta pada 19 Agustus 2019 Pemkot Depok kembali kalah.
 
"Total kekalahan dalam menghadapi gugatan terhadap PT PJR khususnya Direktur Yudhy Pranoto Yohanto
dari jajaran Pemkot Depok untuk mengeklaim bahwa lahan di kawasan Pasar Kemiri Muka, mencapai delapan kali," paparnya.
 
Namun, hingga 13 tahun berjalan kasus perdata sengketa lahan itu tak kunjung tuntas. Bahkan tindakan sita jaminan yang dilakukan 2019 ditunda lantaran pemilu serentak.
 
"Kami pun meminta agar keputusan Pengadilan Negeri Kota Depok dan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan deklarasi eksekusi Pasar Kemiri Muka yang sudah inkrah dan tertunda harus ditegakkan dan dilaksanakan segera," pungkasnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif