Bandung: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menganggarkan Rp5,2 miliar untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023.
"Rencana pembiayaan yang telah teranggarkan sebanyak Rp5,2 miliar dengan asumsi indeks per hak pilih adalah Rp20.000. Perkiraan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 211.500 hak pilih," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, Rabu, 17 Mei 2023.
Dadang mengatakan pembiayaan tersebut salah satunya untuk surat dan kotak suara pilkades. Sebanyak 22 desa yang tersebar di 17 kecamatan Kabupaten Bandung bakal melaksanakan pilkades dengan perkiraan ada 518 tempat pemungutan suara (TPS).
"Kemudian pembiayaan untuk penjaringan dan penyaringan, kampanye, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium subpanitia kecamatan, dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Selain itu honorarium badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penanggung jawab, honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan biaya pelatihan," urainya.
Adapun untuk pembiayaan alat pelindung diri atau prokes, Dadang mengatakan dapat dibiayai dari dana desa.
"Sementara biaya pengamanan pilkades serentak terdapat di Satpol PP," katanya.
Dadang mengungkapkan biaya penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bandung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Besaran pembiayan sesuai dengan perencanaan panitia pemilihan diajukan permohonan kepada Bupati Bandung.
"Pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pilkades disesuaikan jumlah daftar pemilih sementara (dikalikan Rp20.000) ditambah 'acress' 2,5 persen per daftar pemilih tetap yang diketahui camat," ucap Dadang.
Dengan adanya 22 desa di 17 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades pada 11 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap bisa mewujudkan pilkades yang sukses tanpa ekses atau kejadian yang melampaui batas.
"Lawan dalam berkontestasi di pilkades adalah kawan dalam berdemokrasi di desa," jelas Dadang.
Dalam pelaksanaan pilkades serentak di 22 desa itu akan dibagi dalam empat tahapan. Diawali dengan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan tahap penetapan yang semuanya wajib dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seluruh desa pelaksana pilkades.
Karena itu, Dadang meminta semua pihak untuk dapat berpartisipasi mewujudkan pilkades yang bersih, demokratis, aman, dan sukses.
"Dengan lebih intens dalam berkomunikasi dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkades serentak. Targetnya, bersama-sama melaksanakan pilkades serentak dengan sukses tanpa ekses untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bandung: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menganggarkan Rp5,2 miliar untuk pembiayaan
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023.
"Rencana pembiayaan yang telah teranggarkan sebanyak Rp5,2 miliar dengan asumsi indeks per hak pilih adalah Rp20.000. Perkiraan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 211.500 hak pilih," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, Rabu, 17 Mei 2023.
Dadang mengatakan pembiayaan tersebut salah satunya untuk surat dan kotak suara pilkades. Sebanyak 22 desa yang tersebar di 17 kecamatan Kabupaten Bandung bakal melaksanakan pilkades dengan perkiraan ada 518 tempat pemungutan suara (TPS).
"Kemudian pembiayaan untuk penjaringan dan penyaringan, kampanye, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium subpanitia kecamatan, dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Selain itu honorarium
badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penanggung jawab, honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan biaya pelatihan," urainya.
Adapun untuk pembiayaan alat pelindung diri atau prokes, Dadang mengatakan dapat dibiayai dari dana desa.
"Sementara biaya pengamanan pilkades serentak terdapat di Satpol PP," katanya.
Dadang mengungkapkan biaya penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bandung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Besaran pembiayan sesuai dengan perencanaan panitia pemilihan diajukan permohonan kepada Bupati Bandung.
"Pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pilkades disesuaikan jumlah daftar pemilih sementara (dikalikan Rp20.000) ditambah 'acress' 2,5 persen per daftar pemilih tetap yang diketahui camat," ucap Dadang.
Dengan adanya 22 desa di 17 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades pada 11 Oktober 2023, Pemerintah
Kabupaten Bandung berharap bisa mewujudkan pilkades yang sukses tanpa ekses atau kejadian yang melampaui batas.
"Lawan dalam berkontestasi di pilkades adalah kawan dalam berdemokrasi di desa," jelas Dadang.
Dalam pelaksanaan pilkades serentak di 22 desa itu akan dibagi dalam empat tahapan. Diawali dengan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan tahap penetapan yang semuanya wajib dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seluruh desa pelaksana pilkades.
Karena itu, Dadang meminta semua pihak untuk dapat
berpartisipasi mewujudkan pilkades yang bersih, demokratis, aman, dan sukses.
"Dengan lebih intens dalam berkomunikasi dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkades serentak. Targetnya, bersama-sama melaksanakan pilkades serentak dengan sukses tanpa ekses untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
