Cirebon: Sebanyak 28 ribu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum disalurkan. Padahal bantuan tersebut seharusnya disalurkan pada tahun 2021.
Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI dan Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyambangi Kabupaten Cirebon. Keduanya meminta kepada Pemkab Cirebon lakukan penyaluran bantuan sosial segera dituntaskan.
"Memang kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Tapi, di daerah lain juga sama. Karena itu, saya melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui seperti apa permasalahan di lapangan," kata Selly di Cirebon, Kamis, 3 Februari 2022.
Baca: Hujan Angin di Malang, Seorang Warga Tewas Tertimpa Pagar
Selly menjelaskan regulasi di Kemensos dalam penyaluran untuk disempurnakan dan diperbaiki. Yang tadinya ada Dirjen yang menangani BPNT, kini ditangani Dirjen Linjamsos.
Selain itu pendamping PKH yang tadinya tidak dilibatkan dalam penyaluran BPNT, Fungsinya bisa dimaksimalkan untuk melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.
"Biasanya PKH untuk PKH saja. Tapi ada tambahan, untuk dampingi penyaluran BPNT. Tentu ini juga akan mempermudah. Kemudian, TKSK itu satu orang satu kecamatan. Sementara satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Sedangkan PKB itu satu desa ada dua orang. Otomatis akan mempermudah KPM BPNT," jelasnya.
Sementara Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Pepen Nazarudin, mengatakan saat ini fokus utama adalah mengoptimalkan distribusi BPNT tahun 2021. Sebab banyak persoalan di lapangan. Sedangkan untuk perbaikan regulasi dan sistemnya dilakukan di tahun 2022.
"Maka, solusi utama saat ini adalah optimalisasi pencairan BPNT. Intinya kita manfaatkan waktu supaya semua bantuan itu bisa dicairkan. Bebas milih, boleh ambil barang, juga boleh tunai. Supaya cepat waktu dan fleksibel," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, menuturkan BPNT tahun 2021 yang belum dicairkan melalui transaksi jumlahnya mencapai 28 ribu KPM. Nilainya pun bervariasi, ada yang Rp200 ribu sampai Rp1,6 juta. Bahkan ada 5 ribu kartu KPM yang belum dibagikan pada tahun 2021.
"Besarnya nilai tersebut itu karena ada KPM yang tidak melakukan transaksi pencairan satu bulan sampai delapan bulan. Bahkan lebih dari itu. Namun, untuk nilai secara keseluruhan tidak tau persis karena yang tau adalah perbankan," ungkap Iis.
Ia menambahkan untuk pencairan seluruhnya dinas sosial menargetkan sebelum 15 Februari 2022 harus tuntas. "Deadline kita sampai 15 Februari harus beres," ujarnya.
Cirebon: Sebanyak 28 ribu
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum disalurkan. Padahal bantuan tersebut seharusnya disalurkan pada tahun 2021.
Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI dan Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyambangi Kabupaten Cirebon. Keduanya meminta kepada Pemkab Cirebon lakukan penyaluran bantuan sosial segera dituntaskan.
"Memang kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Tapi, di daerah lain juga sama. Karena itu, saya melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui seperti apa permasalahan di lapangan," kata Selly di Cirebon, Kamis, 3 Februari 2022.
Baca:
Hujan Angin di Malang, Seorang Warga Tewas Tertimpa Pagar
Selly menjelaskan regulasi di Kemensos dalam penyaluran untuk disempurnakan dan diperbaiki. Yang tadinya ada Dirjen yang menangani BPNT, kini ditangani Dirjen Linjamsos.
Selain itu pendamping PKH yang tadinya tidak dilibatkan dalam penyaluran BPNT, Fungsinya bisa dimaksimalkan untuk melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.
"Biasanya PKH untuk PKH saja. Tapi ada tambahan, untuk dampingi penyaluran BPNT. Tentu ini juga akan mempermudah. Kemudian, TKSK itu satu orang satu kecamatan. Sementara satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Sedangkan PKB itu satu desa ada dua orang. Otomatis akan mempermudah KPM BPNT," jelasnya.
Sementara Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Pepen Nazarudin, mengatakan saat ini fokus utama adalah mengoptimalkan distribusi BPNT tahun 2021. Sebab banyak persoalan di lapangan. Sedangkan untuk perbaikan regulasi dan sistemnya dilakukan di tahun 2022.
"Maka, solusi utama saat ini adalah optimalisasi pencairan BPNT. Intinya kita manfaatkan waktu supaya semua bantuan itu bisa dicairkan. Bebas milih, boleh ambil barang, juga boleh tunai. Supaya cepat waktu dan fleksibel," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, menuturkan BPNT tahun 2021 yang belum dicairkan melalui transaksi jumlahnya mencapai 28 ribu KPM. Nilainya pun bervariasi, ada yang Rp200 ribu sampai Rp1,6 juta. Bahkan ada 5 ribu kartu KPM yang belum dibagikan pada tahun 2021.
"Besarnya nilai tersebut itu karena ada KPM yang tidak melakukan transaksi pencairan satu bulan sampai delapan bulan. Bahkan lebih dari itu. Namun, untuk nilai secara keseluruhan tidak tau persis karena yang tau adalah perbankan," ungkap Iis.
Ia menambahkan untuk pencairan seluruhnya dinas sosial menargetkan sebelum 15 Februari 2022 harus tuntas. "Deadline kita sampai 15 Februari harus beres," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
