Kemenko PMK Kumpulkan Fasilitator Pembangunan Hunian Tetap

Gervin Nathaniel Purba 11 Oktober 2018 18:32 WIB
berita kemenko pmk
Kemenko PMK Kumpulkan Fasilitator Pembangunan Hunian Tetap
Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban bencana gempa di Lombok, NTB kepada Sekretaris Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lo
Lombok: Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengumpulkan para fasilitator pembangunan hunian tetap dari seluruh Lombok di Lombok, Kamis, 11 Oktober 2018. Mereka ingin memastikan semua keputusan dalam rakor sudah dijalankan di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi menyampaikan pesan Menko PMK Puan Maharani agar percepatan perbaikan rumah harus benar-benar terlaksana di lapangan, bukan sekedar wacana di ruang rapat.

Sonny menegaskan peran fasilitator bukan sekedar mendampingi, tapi membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan. "Yang betugas menggambar desain rumah dan menyusun RAB adalah fasilitator," kata Sonny menegaskan, dalam keterangan tertulis. 


Proses pencairan jelas membutuhkan persyaratan. Oleh karenanya, Panglima Komando Satuan Gugus Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI Madsuni juga mengingatkan para fasilitator untuk menyiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan, sehingga rumah bisa segera dibangun. 

"Segala hambatan di lapangan yang dihadapi fasilitator agar segera dilaporkan ke Komandan Sektor masing-masing untuk segera diputuskan solusinya, tidak menghambat pembangunan," kata Madsuni.

Deputi III Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah juga menyampaikan agar fasilitator bisa cepat bergerak dan memiliki persepsi yang sama. Untuk pembangunan hunian tetap yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. 

Seluruh bantuan yang diberikan pemerintah hanya boleh untuk perbaikan rumah, dengan pertanggungjawaban yang jelas. Seluruh pembangunan rehab rekon dan pembangunan infrastruktur dasar pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun Pemda juga harus aktif mendampingi pokmas di lapangan.

Sementara itu, Kepala BRI Cabang Mataram Harsono, menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan dana. Ia mengingatkan para fasilitator agar segera menyiapkan berkas-berkas administrasi, sehingga pencairan dana bisa segera dilakukan. Bahkan dalam rapat, Pangkogasgabpad membawakan contoh satu bundel dokumen untuk dapat dijadikan contoh seluruh fasilitator.

"Pemerintah daerah berperan utama dalam rehab rekon ini. Bupati dan Walikota harus segera mengeluarkan SK, baik daftar orang yang akan menerima bantuan rumah maupun yang terkait dengan tim pendamping masyarakat", ujar Sonny menutup rapat.

Setelah rapat, Sonny secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban bencana gempa di Lombok, NTB yang dikumpulkan dari karyawan/karyawati Kemenko PMK sebesar Rp90.362.000 kepada Sekretaris Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Muhammad Sara'i.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id