Makassar: Penamaan diksi Polisi Sampah untuk petugas pengawas kebersihan oleh Pemerintah Kota Makassar menuai polemik dan kritik. Penamaan ini dinilai menyinggung institusi Polri sebagai lembaga negara.
“Mengapa yang anda buat bukan satgas sampah, atau personil patroli sampah atau entah memang sengaja memilih diksi polisi sampah sebagai sindiran atas kondisi yang mendera internal kepolisian beberapa hari belakangan ini,” ujar Sekretaris KBPP Polri Sulawesi Selatan (Sulsel), Zakir Sabara, Rabu, 19 Oktober 2022.
Menurut Zaki, penamaan polisi sampah seolah menambah beban moral insitusi Polri yang saat ini tengah didera berbagai masalah internal. Padahal, Polri tengah berusaha mengembalikan dan memulihkan kepercayaan publik. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja.
“Amat sangat disayangkan pilihan diksi 'polisi sampah' secara gegabah disematkan untuk sebuah program pemerintah daerah," terangnya.
Ia menambahkan, saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berjuang keras mengembalikan muruah Polri setelah diterpa berbagai isu dan masalah oleh oknum-oknum anak buahnya.
“Ia menguras segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengembalikan citra dan wibawa polisi di hati, jiwa dan pikiran warga masyarakat agar berada tepat pada posisi yang presisi,” tuturnya.
Zaki berharap di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat, semua pihak diharapkan bisa berempati. Dengan tidak menambah sejumlah istilah yang mencitrakan secara negatif Polri.
"Mohon arahan dan bimbingan Bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan atas hal tersebut diatas karena ini sangat mengganggu kami sebagai bagian dari keluarga besar Polri,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana untuk membuat pengawas sampah. Pengawas sampah bakal ditempatkan di 153 kelurahan yang ada di Makassar. Tugas pengawas sampah ialah mengawasi dan mengamati penumpukan sampah di lorong-lorong.
"Mereka akan berkeliling tiap hari lalu melaporkan perkembangannya kepada Danny Pomanto secara langsung. Pajamma-jamma (tukang lapor) kira-kira ini. Langsung ke saya (laporannya), jadi saya langsung kontrol,” ucap Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Belakangan, penamaan polisi sampah sendiri diganti sebutan baru dengan julukan Pakandatto.
"Dicarikan namanya supaya lebih sesuai dengan tupoksinya, bukan nama seperti yang beredar di media yang telah disalahtafsirkan," tutur Danny.
Makassar: Penamaan diksi Polisi Sampah untuk
petugas pengawas kebersihan oleh Pemerintah Kota Makassar menuai polemik dan kritik. Penamaan ini dinilai menyinggung institusi Polri sebagai lembaga negara.
“Mengapa yang anda buat bukan satgas sampah, atau personil patroli sampah atau entah memang sengaja memilih diksi
polisi sampah sebagai sindiran atas kondisi yang mendera internal kepolisian beberapa hari belakangan ini,” ujar Sekretaris KBPP Polri Sulawesi Selatan (Sulsel), Zakir Sabara, Rabu, 19 Oktober 2022.
Menurut Zaki, penamaan polisi sampah seolah menambah beban moral
insitusi Polri yang saat ini tengah didera berbagai masalah internal. Padahal, Polri tengah berusaha mengembalikan dan memulihkan kepercayaan publik. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja.
“Amat sangat disayangkan pilihan diksi 'polisi sampah' secara gegabah disematkan untuk sebuah program pemerintah daerah," terangnya.
Ia menambahkan, saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berjuang keras mengembalikan muruah Polri setelah diterpa berbagai isu dan masalah oleh oknum-oknum anak buahnya.
“Ia menguras segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengembalikan citra dan wibawa polisi di hati, jiwa dan pikiran warga masyarakat agar berada tepat pada posisi yang presisi,” tuturnya.
Zaki berharap di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat, semua pihak diharapkan bisa berempati. Dengan tidak menambah sejumlah istilah yang mencitrakan secara negatif Polri.
"Mohon arahan dan bimbingan Bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan atas hal tersebut diatas karena ini sangat mengganggu kami sebagai bagian dari keluarga besar Polri,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana untuk membuat pengawas sampah. Pengawas sampah bakal ditempatkan di 153 kelurahan yang ada di Makassar. Tugas pengawas sampah ialah mengawasi dan mengamati penumpukan sampah di lorong-lorong.
"Mereka akan berkeliling tiap hari lalu melaporkan perkembangannya kepada Danny Pomanto secara langsung.
Pajamma-jamma (tukang lapor) kira-kira ini. Langsung ke saya (laporannya), jadi saya langsung kontrol,” ucap Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Belakangan, penamaan polisi sampah sendiri diganti sebutan baru dengan julukan Pakandatto.
"Dicarikan namanya supaya lebih sesuai dengan tupoksinya, bukan nama seperti yang beredar di media yang telah disalahtafsirkan," tutur Danny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
