Tol Khusus Truk Tambang di Bogor Batal Dibangun Tahun Ini

Bogor: Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menyebutkan jalan tol khusus truk tambang sepanjang 13 kilometer yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang, Kabupaten Bogor, batal dibangun tahun ini. "Kami koordinasi dengan Pak Gubernur. Pada prinsipnya, proses izinnya bertahap, ada yang di kabupaten ada yang di provinsi," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Rabu, 28 Desember 2022. Menurutnya, peletakan batu pertama bangunan tol yang diagendakan berlangsung pada 27 Desember 2022 oleh Gubernur Ridwan Kamil, terpaksa ditunda karena proses perizinannya belum rampung. Iwan menyayangkan kondisi tersebut, karena pembangunan jalan khusus bagi kendaraan pengangkut material tambang itu, menjadi kepentingan bagi masyarakat. "Padahal itu kepentingan kita. Tapi kami ingin taat pada aturan. Insyaallah Januari sudah groundbreaking," kata Iwan.   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, pembangunan jalan tol yang akan terhubung dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III itu skema pengerjaannya dikerjasamakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Suryanto menyebutkan, tol khusus truk tambang ini didesain dengan memiliki banyak pintu masuk yang lokasinya dekat tempat pertambangan. "Titiknya dari Cigudeg. Nanti ada lima pintu masuk mendekati lokasi tambang, sehingga mengurangi potensi truk-truk pengangkut tambang itu melintas di jalan umum," terang Suryanto. Setiap pintu masuk tol, katanya, akan digunakan untuk transporter beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor.   "Di sana kan akan sekitar 30 izin usaha tambang. Jadi nanti masuk ke tol, tembus ke JOR III," tuturnya. Pembangunan jalan khusus truk tambang ini merupakan janji Ridwan Kamil kepada masyarakat, yakni mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor. Pasalnya, tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa karena tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara akibat debu jalanan. Pemkab Bogor bahkan telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur jam operasional truk tambang, tapi masih banyak ditemukan pelanggaran pada pelaksanaannya di lapangan. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id