medcom.id, Depok: Tiga kartu 'sakti' telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (3/11/2014) lalu. Namun, penyebaran kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini belum mencapai Kota Depok.
Kepala Seksi Bina Sosial O. Sudarya mengatakan, sejauh ini warga Depok masih memegang kartu program lama seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Kartu Perlidungan Sosial (KPS). Menurut dia, belum ada instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penggantian kartu-kartu lama dengan tiga kartu 'sakti' Jokowi.
"Belum pergantian kartu, nanti akan ada kalau sudah di instruksikan. Tapi Pergantiannya bertahap," kata Sudarya saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Untuk mekanisme pergantiannya, Sudarya mengaku belum mengetahui secara pasti. Ia menunggu arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mekanisme pergantian kartu 'sakti' ini.
"Sampai saat ini belum menerima petunjuk untuk ini (pergantian kartu). Kami masih menunggu dari pusat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat)," ujar dia.
medcom.id, Depok: Tiga kartu 'sakti' telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (3/11/2014) lalu. Namun, penyebaran kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini belum mencapai Kota Depok.
Kepala Seksi Bina Sosial O. Sudarya mengatakan, sejauh ini warga Depok masih memegang kartu program lama seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Kartu Perlidungan Sosial (KPS). Menurut dia, belum ada instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penggantian kartu-kartu lama dengan tiga kartu 'sakti' Jokowi.
"Belum pergantian kartu, nanti akan ada kalau sudah di instruksikan. Tapi Pergantiannya bertahap," kata Sudarya saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Untuk mekanisme pergantiannya, Sudarya mengaku belum mengetahui secara pasti. Ia menunggu arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mekanisme pergantian kartu 'sakti' ini.
"Sampai saat ini belum menerima petunjuk untuk ini (pergantian kartu). Kami masih menunggu dari pusat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat)," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
