Malang: Total ada 378 desa, dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun, baru 248 desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"130 Desa lainnya masih wait and see. Karena membentuk BUMDes itu kan bukan sekedar membentuk saja, tapi ada konsekuensinya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji, kepada Medcom.id, Jumat, 13 Desember 2019.
Suwadji menjelaskan Presiden Joko Widodo menerangkan ribuan BUMDes di Indonesia tidak beroperasi pada periode pertama pemerintahannya. Sehingga, Suwadji mengaku tidak ingin sembrono dalam pembentukan BUMDes di Kabupaten Malang.
"Pendampingan desa dalam pembentukan DUMDes harus dilakukan, kemudian identifikasi potensi desa juga harus didahulukan," jelasnya.
Dia melanjutkan peluang pasar dan unit usaha yang akan dijalankan harus dikaji dengan baik. Mekanisme pembentukan BUMDes harus dilakukan dengan benar.
"Kalau itu dilalui insyaallah pembentukan BUMDes akan menghasilkan sesuatu bagi desa," imbuhnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang mendorong desa segera membentuk BUMDes. Mulai dari workshop, forum group discussion (FGD) hingga belajar ke BUMDes yang sudah sukses di Kabupaten Malang.
"Testimoni dengan BUMDes yang sudah berhasil, memberikan pengalaman. Sehinggga akan merangsang mereka. Kita memberikan semacam studi tiru, replikasi BUMDes yang lain. Juga mencari hambatan dan peluang, sehingga nanti ada jalan keluarnya," jelasnya.
Suwadji menargetkan seluruh desa di Kabupaten Malang memiliki BUMDes pada 2020. Namun pembentukan BUMDes tetap harus melalui kajian.
"Harus betul-betul. Bukan sekedar membentuk. Ada pendampingan, mekanisme musyawarah, pelibatan beberapa pihak, ada kajian, melibatkan pendamping ahli pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain," tandasnya.
Malang: Total ada 378 desa, dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun, baru 248 desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"130 Desa lainnya masih
wait and see. Karena membentuk BUMDes itu kan bukan sekedar membentuk saja, tapi ada konsekuensinya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji, kepada
Medcom.id, Jumat, 13 Desember 2019.
Suwadji menjelaskan Presiden Joko Widodo menerangkan ribuan BUMDes di Indonesia tidak beroperasi pada periode pertama pemerintahannya. Sehingga, Suwadji mengaku tidak ingin sembrono dalam pembentukan BUMDes di Kabupaten Malang.
"Pendampingan desa dalam pembentukan DUMDes harus dilakukan, kemudian identifikasi potensi desa juga harus didahulukan," jelasnya.
Dia melanjutkan peluang pasar dan unit usaha yang akan dijalankan harus dikaji dengan baik. Mekanisme pembentukan BUMDes harus dilakukan dengan benar.
"Kalau itu dilalui insyaallah pembentukan BUMDes akan menghasilkan sesuatu bagi desa," imbuhnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang mendorong desa segera membentuk BUMDes. Mulai dari workshop, forum group discussion (FGD) hingga belajar ke BUMDes yang sudah sukses di Kabupaten Malang.
"Testimoni dengan BUMDes yang sudah berhasil, memberikan pengalaman. Sehinggga akan merangsang mereka. Kita memberikan semacam studi tiru, replikasi BUMDes yang lain. Juga mencari hambatan dan peluang, sehingga nanti ada jalan keluarnya," jelasnya.
Suwadji menargetkan seluruh desa di Kabupaten Malang memiliki BUMDes pada 2020. Namun pembentukan BUMDes tetap harus melalui kajian.
"Harus betul-betul. Bukan sekedar membentuk. Ada pendampingan, mekanisme musyawarah, pelibatan beberapa pihak, ada kajian, melibatkan pendamping ahli pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
