Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai  TM Haris Sabri Sinar mengunjungi rumah duka Gusliana (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai TM Haris Sabri Sinar mengunjungi rumah duka Gusliana (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)

BPJSTK Kunjungi Ahli Waris Korban Kebakaran Pabrik Macis

Nasional Berita BPJS Ketenagakerjaan
M Studio • 22 Juni 2019 20:09
Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan melalui Tim Layanan Cepat Tanggap mendata korban tewas kebakaran pabrik korek api (macis) di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 
Pendataan dilakukan oleh Kantor Cabang Binjai. Seperti diberitakan, kebakaran pabrik macis menewaskan 30 orang. Seluruh korban tewas terjebak di dalam ruangan saat api menghanguskan bangunan pabrik tempat mereka bekerja.
 
“Peserta kami yang menjadi korban musibah kebakaran pabrik korek api, kami pastikan akan mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang telah kami turunkan di lapangan, saat ini tercatat satu orang pekerja atas nama Gusliana merupakan pekerja yang berprofesi sebagai mandor di PT Kiat Unggul tercatat sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Binjai,”kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif melalui keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PT Kiat Unggul terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak Juni 2015 dengan jumlah pekerja sebanyak 27 orang. Namun belakangan setelah musibah diketahui, PT Kiat Unggul memiliki dua lokasi pabrik.
 
Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk pabrik yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan, pekerja yang berada di lokasi kejadian (Kabupaten Langkat) belum terdaftar.
 
Dalam hal ini PT Kiat Unggul termasuk dalam kategori Perusahan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja. Almarhum Gusliana merupakan mandor yang sedang ditugaskan untuk mengawasi pabrik korek api di Kabupaten Langkat saat musibah terjadi.
 
Sebagaimana diketahui, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja diberikan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
 
Namun demikian sampai saat ini masih terdapat perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan. Perusahaan masih melakukan praktik pelanggaran yang di BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).
 
PDS tersebut meliputi PDS upah, yaitu upah yang dilaporkan oleh perusahaan belum termasuk upah yang diterima secara rutin oleh pekerja (take home pay). PDS Tenaga Kerja di mana belum keseluruhan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan dan terakhir PDS Program di mana perusahaan hanya mengikuti sebagian program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
BPJSTK Kunjungi Ahli Waris Korban Kebakaran Pabrik Macis
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)
 
“Gusliana, mandor yang bekerja di lokasi pabrik pada saat musibah terjadi, telah didaftarkan oleh PT Kiat Unggul sejak Oktober 2018 dengan upah Rp.2.938.525,-. Atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan hari ini telah melakukan layanan pendataan dan kunjungan kerumah duka untuk memastikan ahli waris segera mendapatkan haknya. Tentunya kami menyatakan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi dan kepada keluarga agar selalu tabah menghadapi cobaan ini,” ucap Krisna.
 
Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp.150,4 Juta yang terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana.
 
Kejadian yang telah menarik perhatian masyarakat ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk lebih mengutamakan terhadap keselamatan pekerja, khususnya di lingkungan tempat mereka bekerja.
 
Perusahaan juga harus memastikan seluruh pekerjanya sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44/2015, jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan santunan kepada pekerja yang besarannya minimal sama dengan santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 
“Atas peristiwa ini, kami mengimbau kepada seluruh perusahaan agar selalu tertib dalam melaporkan jumlah pekerja dan upah yang diterima oleh pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga prihatin bila pekerja atau ahli waris yang mengalami musibah tidak menerima hak sebagaimana mestinya. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” kata Krishna.

 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif