Jayapura: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprogramkan penanaman 5.000 bibit mangrove di sejumlah wilayah Provinsi Papua pada 2021. KLHK berupaya merehabilitasi hutan bakau di Bumi Cenderawasih.
"Penanaman bibit mangrove sudah menjadi program dari dari Kementerian LHK tahun ini," kata Kepala Dinas Kehutanan Papua Yan Yaap Ormuseray di Jayapura dilansir Antara, Minggu, 31 Januari 31 Januari 2021.
Pada tahun ini, KLHK fokus memperbaiki tiga kabupaten. Yakni, Waropen, Merauke, dan Jayapura. Penanaman bibit juga dalam rangka pengentasan kemiskinan di tengah pandemi covid-19.
Ormuseray meminta semua pihak menyukseskan program penanaman bibit mangrove. Sebab, program rehabilitasi hutan Papua sangat penting.
Baca: Legislator Sebut Tak Ada Obral Izin Kehutanan di Era Jokowi
Ormuseray menyebut Dinas Kehutanan Papua memiliki program serupa. Namun, dia masih menunggu penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk selanjutnya menentukan jumlah bibit pohon yang bakal ditanam.
"Intinya, nanti dari DPA itu bisa dilihat berapa banyak pohon yang akan ditanam untuk rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Papua," kata Ormuseray.
Jayapura: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (
KLHK) memprogramkan penanaman 5.000 bibit mangrove di sejumlah wilayah Provinsi Papua pada 2021. KLHK berupaya merehabilitasi hutan bakau di Bumi Cenderawasih.
"Penanaman bibit mangrove sudah menjadi program dari dari Kementerian LHK tahun ini," kata Kepala Dinas Kehutanan Papua Yan Yaap Ormuseray di Jayapura dilansir
Antara, Minggu, 31 Januari 31 Januari 2021.
Pada tahun ini, KLHK fokus memperbaiki tiga kabupaten. Yakni, Waropen, Merauke, dan Jayapura. Penanaman bibit juga dalam rangka pengentasan kemiskinan di tengah pandemi covid-19.
Ormuseray meminta semua pihak menyukseskan program penanaman bibit
mangrove. Sebab, program rehabilitasi hutan Papua sangat penting.
Baca:
Legislator Sebut Tak Ada Obral Izin Kehutanan di Era Jokowi
Ormuseray menyebut Dinas Kehutanan Papua memiliki program serupa. Namun, dia masih menunggu penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk selanjutnya menentukan jumlah bibit pohon yang bakal ditanam.
"Intinya, nanti dari DPA itu bisa dilihat berapa banyak pohon yang akan ditanam untuk rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Papua," kata Ormuseray.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)