Yogyakarta: Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Yogyakarta dianggarkan hampir Rp2 miliar. Anggaran itu diberikan untuk pengamanan yang dilakukan kepolisian dan TNI.
"Untuk Polresta sekitar Rp1,12 miliar dan Kodim Kota Yogyakarta sebesar Rp870 juta," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, usai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Balai Kota Yogyakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.
Ia mengatakan pilkada yang akan dihelat November 2024, telah dimulai tahapannya oleh KPU setempat. Pendaftaran bakal calon diperkirakan dibuka pada Agustus dan dilanjutkan kampanye.
Singgih melihat tetap ada potensi gangguan keamanan dalam Pilkada 2024. Namun, ia menyakini ancaman gangguan itu tidak terlalu signifikan.
"Berjalan dari pengalaman Pilpres, Yogyakarta kondusif. Ada potensi tapi kecil. Dari persiapan ada kampanye dan penghitungan," kata Singgih.
Menurut dia, poin penting pengamanan yang harus dilakukan yakni dalam mengantisipasi sebelum, proses pemungutan suara, dan pascapemungutan suara. Ia juga mencontohkan penindakan pengguna knalpot tidak standar atau brong di jalan raya saat proses pemilu lalu.
"Knalpot dibleyer membuat suasana emosional tinggi. Ini bagus, harus diteruskan karena juga menyalahi aturan lalu lintas sekaligus mengurangi ketegangan dibanding Pemilu Februari kemarin," ujarnya.
Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Aditya Dharma Surya mengungkapkan jajarannya akan bekerja sama dengan TNI dalam menjaga situasi saat tahapan pelaksanaan Pilkada. Ia menyatakan Yogyakarta apabila bisa tertangani konfliknya akan bisa menangani lokasi lain.
"Kalau Yogyakarta meletup daerah lain ikut. Kalau Yogyakarta bisa ditangani, insyaallah daerah lain tertangani. Kami berharap pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman," ucapnya.
Yogyakarta: Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2024 Kota Yogyakarta dianggarkan hampir Rp2 miliar. Anggaran itu diberikan untuk pengamanan yang dilakukan kepolisian dan TNI.
"Untuk Polresta sekitar Rp1,12 miliar dan Kodim Kota Yogyakarta sebesar Rp870 juta," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, usai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Balai Kota Yogyakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.
Ia mengatakan pilkada yang akan dihelat November 2024, telah dimulai tahapannya oleh KPU setempat. Pendaftaran bakal calon diperkirakan dibuka pada Agustus dan dilanjutkan kampanye.
Singgih melihat tetap ada potensi gangguan keamanan dalam Pilkada 2024. Namun, ia menyakini ancaman gangguan itu tidak terlalu signifikan.
"Berjalan dari pengalaman Pilpres, Yogyakarta kondusif. Ada potensi tapi kecil. Dari persiapan ada kampanye dan penghitungan," kata Singgih.
Menurut dia, poin penting pengamanan yang harus dilakukan yakni dalam mengantisipasi sebelum, proses pemungutan suara, dan pascapemungutan suara. Ia juga mencontohkan penindakan pengguna knalpot tidak standar atau brong di jalan raya saat proses pemilu lalu.
"Knalpot dibleyer membuat suasana emosional tinggi. Ini bagus, harus diteruskan karena juga menyalahi aturan lalu lintas sekaligus mengurangi ketegangan dibanding Pemilu Februari kemarin," ujarnya.
Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Aditya Dharma Surya mengungkapkan jajarannya akan bekerja sama dengan TNI dalam menjaga situasi saat tahapan pelaksanaan Pilkada. Ia menyatakan Yogyakarta apabila bisa
tertangani konfliknya akan bisa menangani lokasi lain.
"Kalau Yogyakarta meletup daerah lain ikut. Kalau Yogyakarta bisa ditangani, insyaallah daerah lain tertangani. Kami berharap pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
