Bandung: Terdapat 94 peserta didik didiskualifikasi dalam peoses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap pertama di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Para peserta didik tersebut kedapatan curang dengan cara memalsukan kartu keluarga (KK).
Menurut Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan KK palsu ini merupakan kewenangan dari Disdukcapil Kota Bandung. Ade pun menegaskan harus ada efek jera atau hukuman yang pantas dari oknum pemalsu KK ini.
"Ini kan Disdukcapil Kota Bandung nah tentu jajaran Disdukcapil melalui Disdukcapil Provinsi perlu dibuka dan bila perlu laporkan ke kepolisian pada mereka yang tadinya memanfaatkan jasa KK. Jadi ada 94 peserta didik yang ditemukan menggunakan KK paslu, dan itu langsung didiskualifikasi," ujar Ade saat dihubungi awak media, Selasa, 25 Juni 2024.
Ade mengaku, kasus pemalsuan KK ini sering kali terjadi dalam proses PPDB. Hal itu pun yang melandaskan Ade agar data bisa dibuka dengan jelas dan para pemalsu bisa diberikan tindakan setimpal, termasuk dilaporkan ke pihak berwajib.
"Dilaporkan ke kepolisian sekaligus diusut tuntas supaya tahun depan tidak terulang lagi secara kebijakan Kemendagri juga harus merubah prosedur percetakan KK," bebernya.
Keterbukaan data dari Disdukcapil, lanjutnya, agar Disdik Jabar pun bisa mengecek kepastikan KK tersebut. "Supaya ada kepastian terutama keterangan dari RT dan RW setempat itu jadi penting kan sekarang tanpa keterangan RT dan RW bisa langsung proses," tegasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengaku akan menindaklanjuti soal adanya pemalsu KK di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Dia memastikan Disdukcapil Jawa Barat akan mengevaluasi secara penuh.
"Yang pasti anulir terlebih dahulu setelah itu kami akan berkordinasi dengan Disdukcapil bagaimana jangan sampai terulang," tandas Bey.
Bandung: Terdapat 94 peserta didik didiskualifikasi dalam peoses
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap pertama di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Para peserta didik tersebut kedapatan curang dengan cara memalsukan kartu keluarga (KK).
Menurut Pelaksana harian (Plh) Kepala
Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan KK palsu ini merupakan kewenangan dari Disdukcapil Kota Bandung. Ade pun menegaskan harus ada efek jera atau hukuman yang pantas dari oknum pemalsu KK ini.
"Ini kan Disdukcapil Kota Bandung nah tentu jajaran Disdukcapil melalui Disdukcapil Provinsi perlu dibuka dan bila perlu laporkan ke kepolisian pada mereka yang tadinya memanfaatkan jasa KK. Jadi ada 94 peserta didik yang ditemukan menggunakan KK paslu, dan itu langsung didiskualifikasi," ujar Ade saat dihubungi awak media, Selasa, 25 Juni 2024.
Ade mengaku, kasus pemalsuan KK ini sering kali terjadi dalam proses PPDB. Hal itu pun yang melandaskan Ade agar data bisa dibuka dengan jelas dan para pemalsu bisa diberikan tindakan setimpal, termasuk dilaporkan ke pihak berwajib.
"Dilaporkan ke kepolisian sekaligus diusut tuntas supaya tahun depan tidak terulang lagi secara kebijakan Kemendagri juga harus merubah prosedur percetakan KK," bebernya.
Keterbukaan data dari Disdukcapil, lanjutnya, agar Disdik Jabar pun bisa mengecek kepastikan KK tersebut. "Supaya ada kepastian terutama keterangan dari RT dan RW setempat itu jadi penting kan sekarang tanpa keterangan RT dan RW bisa langsung proses," tegasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengaku akan menindaklanjuti soal adanya pemalsu KK di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Dia memastikan Disdukcapil Jawa Barat akan mengevaluasi secara penuh.
"Yang pasti anulir terlebih dahulu setelah itu kami akan berkordinasi dengan Disdukcapil bagaimana jangan sampai terulang," tandas Bey.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
