Jakarta: Penerimaan cukai hasil tembakau Indonesia turun sebanyak Rp5 triliun pada 2023 dari Rp218 triliun pada 2022 menjadi Rp213 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyatakan penurunan ini belum tentu disebabkan karena masyarakat mengurangi konsumsi rokok.
"Penurunan cukai tembakau saat ini juga disebabkan oleh tingginya harga komoditas lain, seperti halnya bahan pokok. Sehingga dengan adanya kenaikan ini, masyarakat beralih ke rokok ilegal," kata Tauhid dalam keterangan pers, Selasa, 2 April 2024.
Tauhid menjelaskan kenaikan cukai juga berkaitan dengan situasi ekonomi. Kenaikan cukai yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi stagnan justru akan membuka ruang bagi para produsen rokok ilegal. Maka dari itu kebijakan pengendalian tembakau harus dilihat dari berbagai aspek, baik fiskal maupun non-fiskal.
Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan (RPP Kesehatan). Rancangan Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Kesehatan yang mengandung banyak muatan, mulai dari persoalan tenaga kesehatan hingga pengetatan produk tembakau dari sisi fiskal dan non-fiskal.
Koordinator Bidang Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung, beberapa waktu lalu menyatakan memang RPP Kesehatan akan berdampak pada industri tembakau. Hal-hal yang mencuat jadi pembahasan ialah kelangsungan industri, hubungan kerja, pemasukan bagi negara, dan komoditas tani.
"Kami menilai bahwa RPP ini sesungguhnya baik adanya, tapi dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan dampak bagi industri," jelas Feryando.
Jakarta: Penerimaan cukai hasil
tembakau Indonesia turun sebanyak Rp5 triliun pada 2023 dari Rp218 triliun pada 2022 menjadi Rp213 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyatakan penurunan ini belum tentu disebabkan karena masyarakat mengurangi konsumsi rokok.
"Penurunan cukai tembakau saat ini juga disebabkan oleh tingginya harga komoditas lain, seperti halnya bahan pokok. Sehingga dengan adanya kenaikan ini, masyarakat beralih ke
rokok ilegal," kata Tauhid dalam keterangan pers, Selasa, 2 April 2024.
Tauhid menjelaskan kenaikan cukai juga berkaitan dengan situasi ekonomi. Kenaikan cukai yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi stagnan justru akan membuka ruang bagi para produsen rokok ilegal. Maka dari itu kebijakan pengendalian tembakau harus dilihat dari berbagai aspek, baik fiskal maupun non-fiskal.
Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan (RPP Kesehatan). Rancangan Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Kesehatan yang mengandung banyak muatan, mulai dari persoalan tenaga kesehatan hingga pengetatan produk tembakau dari sisi fiskal dan non-fiskal.
Koordinator Bidang Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung, beberapa waktu lalu menyatakan memang RPP Kesehatan akan berdampak pada industri tembakau. Hal-hal yang mencuat jadi pembahasan ialah kelangsungan industri, hubungan kerja, pemasukan bagi negara, dan komoditas tani.
"Kami menilai bahwa RPP ini sesungguhnya baik adanya, tapi dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan dampak bagi industri," jelas Feryando.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
