Penyelewengan Benih Bawang Bisa Diusut dengan UU Tipikor
Bawang Putih. (Shutterstock).
Mataram: Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengumpulkan data dan keterangan terkait pengusutan kasus proyek pengadaan benih bawang putih tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dalam pengusutannya itu, polisi dapat menerapkan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

“Pendalaman yang diperlukan adalah proses pendistribusian yang dilakukan yang tidak sesuai dengan jatah sesuai dengan data yang ada. Karena (dana pembelian benih bawang-red.) berasal dari APBN, maka penegak hukum dapat menerapkan UU Tipikor untuk masalah ini,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji saat dihubungi, Senin, 9 Juli 2018.

Indriyanto mengatakan, UU Tipikor bisa ditegakkan, apalagi jika memang didapati adanya sinyalemen keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dalam proses distribusi proyek pengadaan benih bawang putih yang bersumber dari APBN itu.


Hal senada diutarakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto. Menurut dia, besar kemungkinan kasus ini terindikasi tindak pidana korupsi.

“Jika pengadaan benih bawang menggunakan dana dari negara dengan jumlah tertentu, tetapi yang dibelanjakan lebih sedikit dari anggaran yang disediakan, dapat dipastikan di situ ada korupsi,” ucap Marcus di kesempatan terpisah.

Jika benih yang dikirimkan memang sesuai kuota namun ada oknum di lapangan yang menyalahgunakan, menurutnya pihak yang harus dimintai keterangan adalah Dinas Pertanian setempat. Karena merekalah yang paling bertanggung jawab.

“Bisa dikatakan begitu (Dinas Pertanian yang paling bertanggung jawab),” ucap Marcus.

Sinyalemen Keterlibatan Pejabat Terkait kasus ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mensinyalir keterlibatan oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dalam proyek pengadaan benih bawang putih tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dalam waktu dekat Komisi II DPRD NTB akan memanggil pihak dinas pertanian.

Di saat sama, Dewan menegaskan dukungannya kepada Polda NTB konsisten untuk konsisten dan tidak ‘masuk angin’ dalam menuntaskan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Ada oknum pejabat menyalahgunakan program ini untuk kepentingan pribadi. Apalagi ini program bantuan. Jangan sampai jadi bancakan," ujarnya.

Ia pun menyarankan kepada masyarakat, khususnya kalangan petani untuk ikut proaktif terlibat dalam pelaksanaannya di lapangan.  "Kasus ini jadi perhatian kita, karena ini mata pencaharian masyarakat kita yang sebagian besarnya petani," ucapnya.

Dalam waktu dekat, Dinas Pertanian setempat akan dipanggil. Komisi II DPRD akan meminta penjelasan mulai dari proses perencanaan sampai kepada tahap penyalurannya di lapangan. “Insya Allah akan segera kita panggil (dinas pertanian)," kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera ini.

Selain Agil, anggota Komisi II DPRD yang sama, Sakduddin juga mendorong penuntasan kasus ini. Pun demikian halnya dengan senator asal NTB Farouk Muhammad.

Agil, Sakdudin, dan Farouk bernada sama meminta pihak kepolisian untuk menuntaskannya. Konsistensi polisi mengusut hal ini, adalah mutlak diperlukan.

Langkah kepolisian yang turun tangan mengusut dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan ini sudah tepat. Bila perlu, jelasnya, proyek pengadaan yang menjadi rangkaian program swasembada bawang putih di tahun 2021 ini turut mendapat pengawalan dari aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian atau pun kejaksaan.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.
Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017.  

Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT. Pertani, dimana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.




(ALB)