Depok: Penyesuaiam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah disebut untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Namun di sisi lain, kebijakan itu diprediksi berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan peningkatan inflasi.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen, dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen.
“Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” kata Idris.
Idris mengatakan, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, di antaranya BLT BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.
Idrie mengungkapkan, ada empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok, pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran PPKS, 500 sasaran PSKS serta 500 sasaran disabilitas dan lansia, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” tuturnya.
Ketiga, sambung Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga.
“Keempat, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama,” tutup Idris.
Depok: Penyesuaiam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah disebut untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Namun di sisi lain, kebijakan itu diprediksi berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan peningkatan inflasi.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen, dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen.
“Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” kata Idris.
Idris mengatakan, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, di antaranya BLT BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.
Idrie mengungkapkan, ada empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok, pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran PPKS, 500 sasaran PSKS serta 500 sasaran disabilitas dan lansia, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” tuturnya.
Ketiga, sambung Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga.
“Keempat, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama,” tutup Idris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
