Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak terima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tidak masuk bagian dengan penyerapan anggaran yang rendah. Dia menyebut Jateng seharusnya pemerintah daerah (pemda) dengan penyerapan anggaran paling rendah.
"Mestinya tidak 19 provinsi, mestinya 20 provinsi (pemda dengan penyerapan anggaran rendah). Salah satunya Jateng dan harusnya nomor 1," kata Ganjar dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu, 24 Juli 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu memerintahkan jajarannya mengevaluasi temuan tersebut. Seluruh jajaran diminta mengecek ulang penyerapan anggaran Pemprov Jateng.
"Hey kawan-kawan, kalau Anda tidak bisa klarifikasi ke saya soal serapan anggaran itu, saya akan mendaftar ke Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) untuk dibuatkan peringatan. Kalau perlu langsung peringatan keras," ungkap dia.
Dia menyebut sikap tersebut diambil untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran di Pemprov Jateng. Menurut dia, penyebaran covid-19 membuat kondisi masyarakat dalam keadaan buruk.
Dia tak ingin Jateng terlena karena tak masuk bagian pemda dengan serapan rendah. Hal itu dikhawatirkan membuat kinerja pemprov menurun.
"Kalau saya, saya balik, kita jelek-jelek saja agar semua muncul awareness," ujar dia.
Baca: Sri Mulyani Kesal Realisasi Belanja Bansos di 324 Daerah Masih di Bawah 15%
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 19 provinsi berpredikat serapan anggaran rendah. Yakni, Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat.
Kemudian, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Jakarta: Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak terima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tidak masuk bagian dengan penyerapan
anggaran yang rendah. Dia menyebut Jateng seharusnya pemerintah daerah (pemda) dengan penyerapan anggaran paling rendah.
"Mestinya tidak 19 provinsi, mestinya 20 provinsi (pemda dengan penyerapan anggaran rendah). Salah satunya Jateng dan harusnya nomor 1," kata Ganjar dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu, 24 Juli 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu memerintahkan jajarannya mengevaluasi temuan tersebut. Seluruh jajaran diminta mengecek ulang penyerapan anggaran Pemprov Jateng.
"Hey kawan-kawan, kalau Anda tidak bisa klarifikasi ke saya soal serapan anggaran itu, saya akan mendaftar ke Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) untuk dibuatkan peringatan. Kalau perlu langsung peringatan keras," ungkap dia.
Dia menyebut sikap tersebut diambil untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran di Pemprov Jateng. Menurut dia, penyebaran
covid-19 membuat kondisi masyarakat dalam keadaan buruk.
Dia tak ingin Jateng terlena karena tak masuk bagian pemda dengan serapan rendah. Hal itu dikhawatirkan membuat kinerja pemprov menurun.
"Kalau saya, saya balik, kita jelek-jelek saja agar semua muncul
awareness," ujar dia.
Baca: Sri Mulyani Kesal Realisasi Belanja Bansos di 324 Daerah Masih di Bawah 15%
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 19 provinsi berpredikat serapan anggaran rendah. Yakni, Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat.
Kemudian, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
