Hingga 19 Juli 2021, ia menyebut, realisasi penyerapan belanja program pemulihan ekonomi daerah masih rendah. Pasalnya ada 324 daerah yang memiliki realisasi penyerapan di bawah 15 persen atau hanya Rp764,8 miliar dari alokasi Rp12,31 triliun.
"Ada 324 daerah yang realisasi perlindungan sosial dan dukungan ekonominya itu baru 6,2 persen. Ini berarti 59,8 persen daerah di seluruh Indonesia," kata dia dalam video conference, Rabu, 21 Juli 2021.
Sri Mulyani meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pelaksanaan pencairan belanja ini karena rakyat membutuhkan saat ini. Apalagi saat ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021.
Ia menambahkan, sebanyak 128 daerah tercatat memiliki realisasi yang sedikit lebih baik yaitu 22,5 persen atau Rp1,54 triliun dari anggaran Rp6,85 triliun. Kemudian 66 daerah yang memiliki realisasi belanja 35,5 persen atau Rp1,99 triliun dari Rp5,62 triliun.
"Daerah yang terbaik adalah daerah yang sudah mencairkan di atas 50 persen. Namun jumlahnya hanya 24 daerah atau hanya 4,4 persen, dengan anggaran Rp670,9 miliar dan sudah terpakai Rp410,1 miliar atau 61,1 persen," ungkapnya.
Hingga 20 Juli 2021, Sri Mulyani menyebut, pemerintah pusat sudah mencairkan dana mencapai Rp25,46 triliun bantuan melalui pemerintah daerah. Ini terdiri dari Rp12,11 triliun anggaran perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi.
"Kita lihat bahwa mayoritas daerah di Indonesia belum menggunakan APBD-nya yang sangat dibutuhkan rakyatnya untuk realisasi. Mendagri sudah keluarkan instruksi pelaksanaan APBD di masa-masa sulit ini," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
