medcom.id, Solo: Ratusan orang di Solo, Jawa Tengah, menggelar aksi dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tak mau KPK mendapat gangguan baik secara kelembagaan dan personelnya, langsung maupun tak langsung.
Aksi berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, Jumat (13/2/2015) siang. Mereka mendukung eksistensi KPK di Indonesia.
Mereka juga meminta Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menyampaikan pada Mahkamah Agung untuk menolak praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Mereka tak ingin perseteruan antara Polri dengan KPK tidak berujung. Sehingga tugas KPK untuk memberanguskan korupsi di Indonesia pun terabaikan.
Aksi di Solo itu merupakan satu dari sekian banyak dukungan untuk KPK. Perselisihan dua lembaga penegak hukum itu bermula dari keputusan Presiden RI Joko Widodo yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Pada 9 Januari, Presiden mengajukan nama Budi Gunawan ke DPR sbegai calon tunggal Kapolri.
Tak lama kemudian, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus mencurigakan. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Pada 23 Januari 2015, Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Aksi penetapan tersangka itu seolah menyiratkan perselisihan antara Polri dengan KPK.
medcom.id, Solo: Ratusan orang di Solo, Jawa Tengah, menggelar aksi dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tak mau KPK mendapat gangguan baik secara kelembagaan dan personelnya, langsung maupun tak langsung.
Aksi berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, Jumat (13/2/2015) siang. Mereka mendukung eksistensi KPK di Indonesia.
Mereka juga meminta Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menyampaikan pada Mahkamah Agung untuk menolak praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Mereka tak ingin perseteruan antara Polri dengan KPK tidak berujung. Sehingga tugas KPK untuk memberanguskan korupsi di Indonesia pun terabaikan.
Aksi di Solo itu merupakan satu dari sekian banyak dukungan untuk KPK. Perselisihan dua lembaga penegak hukum itu bermula dari keputusan Presiden RI Joko Widodo yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Pada 9 Januari, Presiden mengajukan nama Budi Gunawan ke DPR sbegai calon tunggal Kapolri.
Tak lama kemudian, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus mencurigakan. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Pada 23 Januari 2015, Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Aksi penetapan tersangka itu seolah menyiratkan perselisihan antara Polri dengan KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RRN)