Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)

DPRD Jabar Tagih Janji Emil soal Daerah Otonomi Baru

Nasional ridwan kamil dprd jabar
Antara • 17 Oktober 2019 19:32
Bandung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menagih janji Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
 
"Apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023, kami meminta untuk segera merealisasikan usulan pembentukan DOB sebagai janji politik Ridwan Kamil," kata Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat, melansir Antara, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Politisi Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini mengatakan, pada 27 Desember 2013, masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, legislatif sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Kota di Jabar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, lanjut dia, DPRD Jawa Barat juga menerima masukan bahkan desakan dari Forum Amanat Presiden (Ampres) berkaitan dengan pemekaran wilayah calon daerah otonom yang meliputi Sukabumi Utara, Garut Selatan dan Bogor Barat.
 
"Jadi di Jabar pernah ada kajian untuk pemekaran pada masa pemerintahan Gubernur Yogie SM hingga 42 wilayah," ujar Achmad.
 
Menurut dia, saat ini dasar hukum atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Biro Bidang Pemerintahan dan kerja sama Pemprov Jabar untuk memfasilitasi secara efektif berkaitan dengan hal tersebut.
 
"Tak lain usulan calon DOB itu yang pertama untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat terjadinya percepatan pembangunan di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
 
Achmad mengatakan urgensi DOB berkaitan dengan beban daerah, misalnya di wilayah Kabupaten Bogor. Selain luas wilayah dan jumlah penduduk yang sudah mencapai lima juta penduduk, pemekaran menjadi suatu hal yang mendesak.
 
"Pemerintah pusat harus memberikan prioritas agar alokasi dari APBN di antaranya untuk pemekaran wilayah sesuai dengan usulan Presiden SBY waktu itu agar ada kebijakan anggaran melalui Menteri Keuangan," ungkapnya.
 
Dia mengatakan dengan perbandingan wilayah di Jabar ada 27 kabupaten/kota sedangkan di provinsi lain dengan luas wilayah yang hampir sama sudah memiliki lebih dari 30 kabupaten/kota.
 
"Sehingga jelas pemekaran wilayah atau DOB ini sudah sangat mendesak dengan berbagai pertimbangan," kata dia.
 
Sementara itu, Ketua Forum Ampres, Gunawan Undang, menyebutkan, ada tiga calon DOB di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki keputusan politik final.Artinya, persyaratan mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi merupakan keputusan yang berasal dari bawah.
 
Dia mengatakan dari 65 calon DOB, yang dinyatakan layak hanya 22 daerah setelah diverifikasi dari Kemendagri.
 
"Sudah sangat layak yang waktu itu akan ditetapkan menjadi kabupaten kota/pada sidang paripurna ke-12 DPR RI tepatnya 14 Mei 2014, namun sayangnya gagal ditetapkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas," ujar Gunawan.
 
Padahal, kata Gunawan, pihaknya sudah memperjuangkan sejak lama untuk mempersiapkan persyaratan administratif berkaitan dengan DOB tersebut.
 
"Kami sudah berdarah-darah untuk memenuhi persyaratan selama belasan tahun," katanya.
 
Dia menambahkan, kabupaten induk sudah sangat mendukung untuk pemekaran tersebut dan bahkan lebih dari sekadar surat kajian dari Sekda Kabupaten Garut berkenaan dengan masalah anggaran.
 
"Bahkan untuk penataan calon pendopo di Garut Selatan sudah ada perencanaannya dari kabupaten induk," kata dia.
 
Saat ditanyakan soal moratorium, Gunawan menjelaskan jika dilihat dari hierarki hukum tata negara, moratorium itu tidak berlandaskan kepada payung hukum, tetapi cenderung kepada keputusan secara politis.
 
"Moratorium itu sendiri apa? PP bukan, Kepres juga bukan. Ini sebagai bentuk keputusan politis. Karena itu, lebih baik normatif saja," kata dia.
 
Menurut dia, DPR RI memiliki kewenangan untuk melobi pemerintah agar mencabut moratorium tersebut. "Moratorium agar segera dicabut dan memprioritaskan yang sudah ada rancangan undang-undangnya," kata dia.

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif