medcom.id, Kabupaten Batang: Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir beraudensi dengan warga di Karanggeneng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Langkah ini terkait sosialisasi pembangunan PLTU Batang.
Sofyan berdialog dengan warga yang belum bersedia menjual tanah mereka untuk pembangunan PLTU Batang. Sofyan menjelaskan bahwa pembelian lahan untuk pembangunan PLTU itu berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
"Haram rasanya jika saya harus menggunakan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan publik," kata Sofyan Basir kepada sejumlah warga di Balai Desa Karanggeneng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2015).
Didampingi sejumlah utusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Sofyan menjelaskan alasan pengadaan lahan untuk pembangunan PLTU Batang. Ia berharap warga memahami dan memperlancar proses pembangunan PLTU untuk kepentingan umum itu.
Rencananya, tanah itu akan dibeli dari warga sebesar Rp100 ribu per meter persegi. Lahan milik warga itu menjadi cover area rencana pembangunan PLTU Batang. Dalam kesempatan itu, Dirut PLN meminta maaf kepada warga yang kurang berkenan dengan harga beli tanah itu.
Dihadapan warga yang belum menjual tanahnya dengan harga yang telah ditentukan tersebut , Dirut PLN juga meminta maaf kepada warga , jika warga tetap enggan menjual tanahnya seharga Rp 100 ribu. Maka terpaksa akan menggunakan undang-undang tersebut.
Perlu diingat, proyek PLTU Batang itu berkapasitas 2x1000 Megawatt. PLTU itu dibangun pemerintah untuk mengatasi krisis listrik yang diperkirakan akan melanda wilayah Jawa beberapa tahun kedepan. Meski mendesak, pembangunan proyek PLTU Batang ini masih mendapat kendala terutama pengadaan lahan. Sejumlah warga tidak rela tanah mereka dijual untuk pembangunan proyek pembangkit listrik senilai Rp40 triliun itu.
medcom.id, Kabupaten Batang: Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir beraudensi dengan warga di Karanggeneng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Langkah ini terkait sosialisasi pembangunan PLTU Batang.
Sofyan berdialog dengan warga yang belum bersedia menjual tanah mereka untuk pembangunan PLTU Batang. Sofyan menjelaskan bahwa pembelian lahan untuk pembangunan PLTU itu berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
"Haram rasanya jika saya harus menggunakan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan publik," kata Sofyan Basir kepada sejumlah warga di Balai Desa Karanggeneng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2015).
Didampingi sejumlah utusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Sofyan menjelaskan alasan pengadaan lahan untuk pembangunan PLTU Batang. Ia berharap warga memahami dan memperlancar proses pembangunan PLTU untuk kepentingan umum itu.
Rencananya, tanah itu akan dibeli dari warga sebesar Rp100 ribu per meter persegi. Lahan milik warga itu menjadi cover area rencana pembangunan PLTU Batang. Dalam kesempatan itu, Dirut PLN meminta maaf kepada warga yang kurang berkenan dengan harga beli tanah itu.
Dihadapan warga yang belum menjual tanahnya dengan harga yang telah ditentukan tersebut , Dirut PLN juga meminta maaf kepada warga , jika warga tetap enggan menjual tanahnya seharga Rp 100 ribu. Maka terpaksa akan menggunakan undang-undang tersebut.
Perlu diingat, proyek PLTU Batang itu berkapasitas 2x1000 Megawatt. PLTU itu dibangun pemerintah untuk mengatasi krisis listrik yang diperkirakan akan melanda wilayah Jawa beberapa tahun kedepan. Meski mendesak, pembangunan proyek PLTU Batang ini masih mendapat kendala terutama pengadaan lahan. Sejumlah warga tidak rela tanah mereka dijual untuk pembangunan proyek pembangkit listrik senilai Rp40 triliun itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TTD)
