medcom.id, Denpasar: DPD RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Antar Daerah (SAD) di Denpasar, Bali. Para senator meminta, baik pemerintah daerah (pemda) maupun Pemangku Kepentingan, tidak ragu berkoordinasi dengan DPD untuk membangun Pulau Dewata.
"Saya mengimbau bahwa saat ini koordinasi antara pemerintah daerah dengan para senator di pusat sangat minim, padahal kami memiliki kewenangan untuk menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat. Sehingga aspirasi daerah bisa kami perjuangkan dalam proses legislasi dan diputuskan menjadi undang-undang," ujar anggota DPD asal Provinsi Bali Arya Wedakarna dalam Rakor SAD di Surya Paradise Plaza Hotel Bali.
Pada kesempatan yang sama, senator Kadek Arimbawa mengakui respon dari bupati dan wali kota selalu minim selama ia berusaha membantu pemda. Kadek mencontohkan pada Rakor SAD kali ini yang hanya dihadiri Bupati Buleleng. Padahal, kata Kadek, ia telah memperjuangkan dana kontingensi Kementerian Pertanian untuk pembangunan daerah.
"Astungkara Dinas Pertanian Provinsi Bali mendapatkan anggaran tersebut. Hanya 13 dari 33 provinsi yang dapat, jadi saya ingin ada respon yang cepat dari kabupaten/kota untuk hal tersebut," tegasnya, Rabu (23/9/2015).
Sementara itu, sebagai anggota DPD asal Bali A.A Ngurah Oka Ratmadi mengatakan, dirinya bersama Komite IV akan memperhatikan pembangunan di daerah, terutama di daerah asalnya.
Pimpinan rapat Gede Pasek Suardika menjelaskan, Rakor SAD merupakan salah satu fungsi DPD menyerap berbagai aspirasi. Sehingga, parlemen dapat memperjuangkan aspirasi daerah. DPD juga ingin memberikan gambaran yang telah mereka lakukan sejak pelantikan pada Oktober 2014.
Pasek pun membahas otonomi khusus bagi Provinsi Bali. Pasek berharap pemda ikut serta dalam pembentukan konsepnya.
"Kira-kira Bali mau ditata seperti apa, itu yang harus dikonsep sebagai materi dalam RUU otonomi Bali. Peranan pemerintah daerah dalam perumusan RUU Otonomi Khusus tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan rancangan yang sesuai dengan harapan masyarakat Bali," ujar Pasek.
Rakor SAD mendapat sambutan baik dari Wakil Gubernur (Wagub) Bali Sudikerta. Wagub berharap DPD mencarikan jalan keluar bagi sejumlah masalah di Bali, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, kemacetan, dan pariwisata.
"Permasalahan selama ini adalah kurangnya koordinasi, maka perlu adanya koordinasi, seperti penyamaan persepsi UU Provinsi Bali yang terus kita dorong untuk disampaikan dalam prolegnas,” kata Ketua DPD Partai Golkar itu.
Agenda yang dilakukan DPD itu untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan membahas prioritas pembangunan Bali 2015. Pertemuan itu pun mengusulkan pembangunan di Bali untuk tahun depan.
medcom.id, Denpasar: DPD RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Antar Daerah (SAD) di Denpasar, Bali. Para senator meminta, baik pemerintah daerah (pemda) maupun Pemangku Kepentingan, tidak ragu berkoordinasi dengan DPD untuk membangun Pulau Dewata.
"Saya mengimbau bahwa saat ini koordinasi antara pemerintah daerah dengan para senator di pusat sangat minim, padahal kami memiliki kewenangan untuk menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat. Sehingga aspirasi daerah bisa kami perjuangkan dalam proses legislasi dan diputuskan menjadi undang-undang," ujar anggota DPD asal Provinsi Bali Arya Wedakarna dalam Rakor SAD di Surya Paradise Plaza Hotel Bali.
Pada kesempatan yang sama, senator Kadek Arimbawa mengakui respon dari bupati dan wali kota selalu minim selama ia berusaha membantu pemda. Kadek mencontohkan pada Rakor SAD kali ini yang hanya dihadiri Bupati Buleleng. Padahal, kata Kadek, ia telah memperjuangkan dana kontingensi Kementerian Pertanian untuk pembangunan daerah.
"Astungkara Dinas Pertanian Provinsi Bali mendapatkan anggaran tersebut. Hanya 13 dari 33 provinsi yang dapat, jadi saya ingin ada respon yang cepat dari kabupaten/kota untuk hal tersebut," tegasnya, Rabu (23/9/2015).
Sementara itu, sebagai anggota DPD asal Bali A.A Ngurah Oka Ratmadi mengatakan, dirinya bersama Komite IV akan memperhatikan pembangunan di daerah, terutama di daerah asalnya.
Pimpinan rapat Gede Pasek Suardika menjelaskan, Rakor SAD merupakan salah satu fungsi DPD menyerap berbagai aspirasi. Sehingga, parlemen dapat memperjuangkan aspirasi daerah. DPD juga ingin memberikan gambaran yang telah mereka lakukan sejak pelantikan pada Oktober 2014.
Pasek pun membahas otonomi khusus bagi Provinsi Bali. Pasek berharap pemda ikut serta dalam pembentukan konsepnya.
"Kira-kira Bali mau ditata seperti apa, itu yang harus dikonsep sebagai materi dalam RUU otonomi Bali. Peranan pemerintah daerah dalam perumusan RUU Otonomi Khusus tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan rancangan yang sesuai dengan harapan masyarakat Bali," ujar Pasek.
Rakor SAD mendapat sambutan baik dari Wakil Gubernur (Wagub) Bali Sudikerta. Wagub berharap DPD mencarikan jalan keluar bagi sejumlah masalah di Bali, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, kemacetan, dan pariwisata.
"Permasalahan selama ini adalah kurangnya koordinasi, maka perlu adanya koordinasi, seperti penyamaan persepsi UU Provinsi Bali yang terus kita dorong untuk disampaikan dalam prolegnas,” kata Ketua DPD Partai Golkar itu.
Agenda yang dilakukan DPD itu untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan membahas prioritas pembangunan Bali 2015. Pertemuan itu pun mengusulkan pembangunan di Bali untuk tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
