Sleman: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) pada BUMD. Penerapan ini membuat BUMD-BUMD bebas dari intervensi dan terhindar dari kepentingan birokrasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2013 telah mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG) dengan mengacu sejumlah aturan. Di antaranya UU 40 Tahun 2007 Tentang PT, PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, POJK 4/POJK.03/2015 dan POJK 55/ POJK.03/2016.
"BPD tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat. Siapa yang ikat, pemegang saham. Kalau pemegang saham mengikat harus begini harus begitu diintervensi terlalu banyak secara teknis, maka dia tidak akan maju," jelas Ganjar.
Sementara itu, untuk memposisikan BPD agar terhindar dari kepentingan birokrasi, Ganjar memetakan organisasi manajemen dan keuangan, pembinaan kepengurusan, pembinaan pendayagunaan aset, pembinaan pengembangan bisnis dan evaluasi administrasi.
Kepada jajarannya, Ganjar juga telah menerapkan GCG dengan prinsip keadilan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi. Atas kebijakan itu, Ganjar menerima penghargaan Gubernur Terbaik Tahun 2023 dari The Asian Post dalam menciptakan Good Coorporate Governance (GCG) dan membuat inovasi untuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD
"Pengalaman sepuluh tahun saya mendampingi kawan-kawan yang mengelola itu, yang di luar kebijakan tidak boleh. Maka hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri. Sehingga dengan cara itu GCG bisa berjalan," ucap Ganjar.
Penghargaan itu diterima Ganjar, dalam perhelatan Infobank Top BUMD 2023 'Visi Kepala Daerah terhadap BUMD di Hotel Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya menyampaikan terima kasih tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan, bagaimana GCG bisa dilakukan, bagaimana inovasi dan kreasi bisa dilakukan sehingga BPD makin manfaat buat rakyat," ujar Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Sleman: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan penerapan
Good Coorporate Governance (GCG) pada BUMD. Penerapan ini membuat BUMD-BUMD bebas dari intervensi dan terhindar dari kepentingan birokrasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2013 telah mengimplementasikan
Good Coorporate Governance (GCG) dengan mengacu sejumlah aturan. Di antaranya UU 40 Tahun 2007 Tentang PT, PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, POJK 4/POJK.03/2015 dan POJK 55/ POJK.03/2016.
"BPD tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat. Siapa yang ikat, pemegang saham. Kalau pemegang saham mengikat harus begini harus begitu diintervensi terlalu banyak secara teknis, maka dia tidak akan maju," jelas Ganjar.
Sementara itu, untuk memposisikan BPD agar terhindar dari kepentingan birokrasi, Ganjar memetakan organisasi manajemen dan keuangan, pembinaan kepengurusan, pembinaan pendayagunaan aset, pembinaan pengembangan bisnis dan evaluasi administrasi.
Kepada jajarannya, Ganjar juga telah menerapkan GCG dengan prinsip keadilan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi. Atas kebijakan itu, Ganjar menerima penghargaan Gubernur Terbaik Tahun 2023 dari The Asian Post dalam menciptakan
Good Coorporate Governance (GCG) dan membuat inovasi untuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD
"Pengalaman sepuluh tahun saya mendampingi kawan-kawan yang mengelola itu, yang di luar kebijakan tidak boleh. Maka hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri. Sehingga dengan cara itu GCG bisa berjalan," ucap Ganjar.
Penghargaan itu diterima Ganjar, dalam perhelatan Infobank Top BUMD 2023 'Visi Kepala Daerah terhadap BUMD di Hotel Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya menyampaikan terima kasih tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan, bagaimana GCG bisa dilakukan, bagaimana inovasi dan kreasi bisa dilakukan sehingga BPD makin manfaat buat rakyat," ujar Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
