Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony (kiri), saat menerima keluhan sejumlah warga di ruang kerjanya, Senin, 18 April 2022. ANTARA/HO-DPRD Surabaya
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony (kiri), saat menerima keluhan sejumlah warga di ruang kerjanya, Senin, 18 April 2022. ANTARA/HO-DPRD Surabaya

Belum Terima Bansos PKH, Warga Surabaya Mengadu ke DPRD

Nasional Bansos pandemi covid-19 Bantuan Sosial Tunai
Antara • 19 April 2022 13:07
Surabaya: Pimpinan DPRD Kota Surabaya menindaklanjuti adanya laporan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 yang mulai dicairkan April 2022.
 
"Kemarin (18/4) ada puluhan ibu-ibu dari Kelurahan Tegalsari datang ke dewan mengadu terkait PKH yang belum mereka terima," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony, di Surabaya, Selasa, 19 April 2022.
 
Baca: Pemkab Bangka Tengah Salurkan BLT Rp4,8 Miliar Sejak Awal 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan ibu-ibu tersebut mengeluh karena selama ini mendapat bantuan PKH, namun saat ini tidak dapat lagi. Selain itu ada yang sampai sekarang belum mendapat bantuan PKH, namun hanya dapat Kartu ATM-nya saja.
 
Tidak hanya itu, ibu-ibu juga mengeluh karena kerap terjebak antrean panjang saat pengambilan bansos. Mereka mengira termasuk bagian masyarakat penerima bantuan, namun ternyata kosong.
 
"Ini karena tidak ada penjelasan secara konkret dari pendamping," jelas Thony.
 
Thony mengatakan setelah dicek ibu-ibu tersebut sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu kata dia ada sebagian yang terputus sejak tahun 2001.
 
"Ini jadi masalah karena tidak disampaikan oleh pendamping. Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH," ungkap Thony.
 
Selain itu Thony menduga pendamping bingung sebab ada yang mengurus beras, minyak dan uang sehingga yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab. "Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan," bebernya.
 
Thony meyakini banyak kasus seperti ini di lapangan, sehingga pihaknya mendorong supaya pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Thony mengingatkan supaya lebih konkret, masif pada masyarakat penerima PKH.
 
"Ini sudah saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan," ujarnya.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif