Jayapura: Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di dalang di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.
"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.
Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.
"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," imbuhnya.
Kapolri menjelaskan berbagai aksi yang dilakukan di Papua dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa 9 September 2019. Sehingga nantinya ada laporan tentang Papua rusuh.
Selain itu, pada 23-24 September ada Sidang Umum PBB. Semua negara menyampaikan pandangannya, namun tidak ada agenda tentang Papua.
"Kelompok itu berupaya melalui negara tertentu sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua,"ungkapnya.
Tito mengatakan kondisi di Jayapura sudah kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas normal. "Masyarakat jangan mudah percaya dengan isu-isu yang sengaja diembuskan kelompok tertentu," imbau Tito.
Jayapura: Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan
Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di dalang di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.
"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.
Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.
"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," imbuhnya.
Kapolri menjelaskan berbagai aksi yang dilakukan di Papua dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa 9 September 2019. Sehingga nantinya ada laporan tentang Papua rusuh.
Selain itu, pada 23-24 September ada
Sidang Umum PBB. Semua negara menyampaikan pandangannya, namun tidak ada agenda tentang Papua.
"Kelompok itu berupaya melalui negara tertentu sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua,"ungkapnya.
Tito mengatakan kondisi di Jayapura sudah kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas normal. "Masyarakat jangan mudah percaya dengan isu-isu yang sengaja diembuskan kelompok tertentu," imbau Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
