Masohi: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Lotharia Latif menyampaikan terdapat 52 titik rawan konflik di wilayahnya. Sembilan titik di antaranya berada di Maluku Tengah.
"Akar masalahnya hampir sama dengan di Pelauw dan Kariuw, kapan saja bisa muncul jadi konflik terbuka," kata Kapolda, saat bertemu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Tengah (Malteng) di Kantor Bupati Masohi, Sabtu, 5 Februari 2022.
Terkait sembilan titik potensi konflik di Maluku Tengah, Kapolda meminta bupati setempat agar dapat mengambil langkah-langkah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 untuk menyelesaikannya.
"Jangan sampai muncul menjadi konflik terbuka baru kita tangani, tetapi upaya pencegahan itu sudah harus dilakukan sedini mungkin," lanjut dia.
Baca juga: Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja Pemkot Tangsel Tinggi
Lotharia meminta Forkopimda Maluku Tengah untuk tidak menganggap bahwa konflik antarkampung yang sering berkecamuk merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menegaskan setiap persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat agar diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak terulang lagi.
“Caranya mencari akar masalah dan diselesaikan baik secara adat maupun hukum positif,” ucapnya.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan tidak bisa sepenuhnya menciptakan situasi kamtibmas di tengah masyarakat.
"Saya mendorong bupati dan DPRD untuk mempedomani UU Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). TNI-Polri siap mengamankan pemda dan DPRD," ungkapnya.
Dia menekankan semua pihak untuk tidak lagi menganggap sepele konflik antarwarga. Setiap elemen masyarakar punya peran dan tanggung jawab, bukan hanya aparat TNI atau polri.
"Kita masih punya tanggung jawab besar dalam pemulihan konflik Kariuw ini," jelasnya.
Masohi: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Lotharia Latif menyampaikan terdapat
52 titik rawan konflik di wilayahnya. Sembilan titik di antaranya berada di Maluku Tengah.
"Akar masalahnya hampir sama dengan di Pelauw dan Kariuw, kapan saja bisa muncul jadi konflik terbuka," kata Kapolda, saat bertemu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Tengah (Malteng) di Kantor Bupati Masohi, Sabtu, 5 Februari 2022.
Terkait sembilan titik potensi konflik di Maluku Tengah, Kapolda meminta bupati setempat agar dapat mengambil langkah-langkah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 untuk menyelesaikannya.
"Jangan sampai muncul menjadi konflik terbuka baru kita tangani, tetapi upaya pencegahan itu sudah harus dilakukan sedini mungkin," lanjut dia.
Baca juga:
Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja Pemkot Tangsel Tinggi
Lotharia meminta Forkopimda Maluku Tengah untuk tidak menganggap bahwa konflik antarkampung yang sering berkecamuk merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menegaskan setiap persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat agar diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak terulang lagi.
“Caranya mencari akar masalah dan diselesaikan baik secara adat maupun hukum positif,” ucapnya.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan tidak bisa sepenuhnya menciptakan situasi kamtibmas di tengah masyarakat.
"Saya mendorong bupati dan DPRD untuk mempedomani UU Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). TNI-Polri siap mengamankan pemda dan DPRD," ungkapnya.
Dia menekankan semua pihak untuk tidak lagi menganggap sepele konflik antarwarga. Setiap elemen masyarakar punya peran dan tanggung jawab, bukan hanya aparat TNI atau polri.
"Kita masih punya tanggung jawab besar dalam pemulihan konflik Kariuw ini," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
